.webp)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Buleleng meminta pasangan calon (paslon) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 membatasi penggunaan alat peraga kampanye (APK) berbahan plastik. Pembatasan dilakukan guna mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
Ketua KPU Buleleng, Komang Dudhi Udiyana, mengungkapkan pembatasan APK berbahan plastik dilakukan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk mendukung kampanye hijau atau green election.
"Kami meminta agar pasangan calon membatasi penggunaan alat peraga kampanye (APK) berbahan plastik. Ini sebagai bentuk dukungan terhadap lingkungan yang lebih bersih," kata Dudhi saat rapat sosialisasi bersama tim pemenangan paslon bupati dan wakil bupati Buleleng menjelang masa kampanye, Rabu (18/9/2024).
Dudhi mengatakan masa kampanye akan berlangsung dari 25 September sampai 23 November 2024. Kampanye dinilai sebagai tahapan krusial dalam pilkada.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh karena itu, KPU Buleleng menekankan agar para paslon dan pendukung mengikuti regulasi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), terutama terkait larangan dan ketentuan dalam pelaksanaan kampanye. "Ada batasan-batasan yang harus dipatuhi selama kampanye. Ini penting untuk menjaga kelancaran dan ketertiban proses demokrasi," ucap Dudhi.
KPU Buleleng sudah membentuk kelompok kerja (pokja) dan berkoordinasi dengan seluruh pihak yang akan mendukung pelaksanaan kampanye, termasuk dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), polisi, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Kemudian, dalam menyusun jadwal kampanye, KPU Buleleng akan melibatkan para paslon. "Nanti kami akan koordinasikan dengan pasangan calon dalam membentuk jadwal pelaksanaan kampanye. Mekanismenya nanti akan kami lakukan rapat selanjutnya," ungkap Dudhi.
Dudhi juga menegaskan agar penggunaan dana kampanye paslon harus transparan dan sesuai aturan. Penggunaan dana kampanye, tegas Dudhi, akan diatur dan diawasi dengan ketat.
"Ada batasan sumbangan yang diperbolehkan dalam kampanye dan semuanya harus dilaporkan sesuai dengan aturan yang ada," jelas Dudhi.
(iws/iws)
