.webp)
Kepala Desa (Kades) Ungga yang juga Ketua Forum Kades (FKD) Lombok Tengah, Suasto Hadiputro Armin, kembali disorot masyarakat. Suasto dinilai melanggar netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Suasto terlihat mengikuti pembukaan Festival Budaya Peresean di Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, yang diselenggarakan Dinas Pariwisata Lombok Tengah.
Dalam sejumlah video yang diterima detikBali, Suasto tampak mengenakan pakaian adat khas Suku Sasak serba hitam. Ia ikut menyambut kedatangan bakal calon gubernur (cagub) Sitti Rohmi Djalillah yang diiringi Gendang Beleq.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak sampai sana, Suasto juga terlihat aktif melakukan perbincangan dengan eks wakil gubernur NTB tersebut. Ia tampak meladeni Rohmi berperesean yang disaksikan ratusan penonton.
Diketahui, aksi semacam ini bukan pertama kali dilakukan oleh Suasto. Dalam catatan detikBali, setidaknya sudah tiga kali ia mendapat sorotan atas dugaan tidak netral dalam Pilkada 2024.
Pertama, Suasto ikut tergabung dalam sebuah sukarelawan capres-cawapres di Pemilu 2024. Ia ikut dalam 'Relawan Des Ganjar NTB' pada 2023. Kemudian, di akhir Desember tahun lalu, Suasto ikut mengampanyekan istri Kakanwil Kemenag NTB Zamroni Aziz, Megawati Lestari, yang saat itu maju di Pileg NTB 2024. Terakhir, ia kembali 'berulah' mengikuti acara salah satu kontestan di Pilkada NTB.
Dalam dua aksi di 2023 itu, Suasto selalu lolos dari jeratan dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lombok Tengah.
Suasto membantah jika dirinya dianggap tidak netral. Ia mengeklaim kehadirannya pada pembukaan Festival Budaya Peresean sebagai penanggung jawab acara.
"Tiyang (saya) hadir di sana selaku penanggung jawab kegiatan Peresean Desa Ungga. Secara pribadi selaku penanggung jawab kegiatan," kata Suasto kepada detikBali, Jumat (13/9/2024) via telepon.
Menurut Suasto, sebelum masa kampanye, siapapun boleh untuk menghadiri acara bersama calon kepala daerah. Menurutnya, undang-undang tentang pelanggaran netralitas belum bisa bekerja sebelum calon ini ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Karena belum jadwalnya kan, apalagi beliau ini belum ditetapkan sebagai calon, beliau ditetapkan sebagai calon itu tanggal 27 September. Sedangkan beliau hadir ini tanggal 12 September," ungkap Suasto.
Suasto menjelaskan unsur pasal tentang keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dan perangkat desa belum bisa berlaku karena saat ini masih belum bukan tahapan kampanye. "Sehingga sah-sah saja dan boleh-boleh saja dalam rangka mereka sosialisasi, ini loh calon pemimpin di NTB," ujarnya.
Suasto mengelak jika dituding tak netral. Ia menegaskan sangat terbuka lebar dengan siapapun atau calon mana pun untuk menghadiri acara tersebut. Bahkan, belum lama ini salah satu bakal calon gubernur lainnya, yakni Zulkieflimansyah, juga sempat menghadiri acara jalan sehat di Desa Ungga.
"Siapapun yang datang, baik Zulkieflimansyah, Lalu Iqbal, itu sah-sah saja. Dahulu aja Pak Zul itu sudah hadir di Desa Ungga untuk membuka jalan sehat di Desa Ungga. Hanya Pak Iqbal yang belum hadir, rencananya akan hadir cuma belum sempat hadir," tegasnya.
Menurut Suasto, pilkada saat ini masih pada tahapan verifikasi berkas pendaftaran bakal paslon. Hal itu dinilai sebagai momen penting baginya untuk menyosialisasikan figur yang akan bertarung di pilgub tahun ini kepada masyarakat.
"Jadi siapa-siapa yang mau hadir calon pemimpin pada momen ini kami gunakan sosialisasi. Siapa yang menyosialisasikan, ya kamilah yang punya kewenangan di desa, kalau tidak begitu bagaimana masyarakat bisa memilih siapa pemimpin di NTB," tandasnya.
Ketua Bawaslu Lombok Tengah, Lalu Fauzan Hadi, belum memberikan keterangan detail ihwal dugaan Ketua Forum Kades yang tidak netral. Fauzan menyebut kehadiran Rohmi dalam kegiatan itu tak ada masalah. Sedangkan untuk kehadiran Kades Ungga, Fauzan enggan berkomentar.
"Itu dalam rangka apa? Sosialisasi ya tidak masalah," jawabannya singkat kepada detikBali via WhatsApp.
(iws/hsa)
