detikBali

Kendaraan Dinas Hilang, 4 ASN Pemkab Lombok Barat Disidang

Terpopuler Koleksi Pilihan

Kendaraan Dinas Hilang, 4 ASN Pemkab Lombok Barat Disidang


M Zahiruddin - detikBali

Asisten 1 Setda Lombok Barat, Saepul Ahkam, Rabu (18/11/2026). (Foto : M. Zahiruddin/detikBali)
Asisten 1 Setda Lombok Barat, Saepul Ahkam, Rabu (18/11/2026). (Foto: M. Zahiruddin/detikBali)
Lombok Barat -

Empat aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat disidang oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR). Mereka dimintai klarifikasi terkait hilangnya kendaraan dinas (randis) milik pemerintah daerah.

"Ada empat orang yang kami panggil. Keempatnya telah mengalami kehilangan kendaraan barang milik daerah (BMD)," kata Asisten 1 Setda Lombok Barat, Saepul Ahkam, Rabu (18/11/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ahkam mengatakan sidang terhadap keempat ASN Pemkab Lombok Barat itu digelar pekan lalu. Agenda sidang tersebut untuk mengklarifikasi kronologi kehilangan kendaraan sekaligus meminta pertanggungjawaban kepada yang bersangkutan.

"Hasil pengecekan dan verifikasi, satu tidak datang, satu kemudian mau mengembalikan, nilainya kalau tidak salah sekitar Rp 5,9 juta," ujar Ahkam.

ADVERTISEMENT

"Kami berikan waktu bersangkutan mengembalikan nilai kerugian daerah, harus selesai dalam jangka waktu 60 hari, sesuai ketentuan," imbuhnya.

Majelis, dia berujar, memberikan kesempatan kepada empat orang tersebut untuk mengajukan permohonan keringanan atau penghapusan kewajiban. Pengajuan ditujukan kepada Wakil Bupati Lombok Baratbar selaku kuasa pengguna barang milik daerah.

"Kami berikan kesempatan untuk bersurat kepada Wakil Bupati. Tetapi, kalau tidak diberikan keringanan, tetap ada kewajiban mengganti, meskipun hanya sepersepuluh. Karena kondisi orang yang bersangkutan memang betul-betul tidak ada," imbuh Ahkam.

Dia menegaskan kehilangan kendaraan dinas tersebut bukan disebabkan kelalaian pemegang kendaraan. Beberapa di antaranya bahkan hilang saat digunakan untuk kepentingan kedinasan. Salah satunya kendaraan yang hilang saat menghadiri kegiatan pelepasan jemaah haji di area parkir Asrama Haji.

"Bukan kelalaian mereka, force majeure," imbuhnya.

Meski nilai kerugian akibat hilangnya kendaraan dinas tersebut relatif kecil, Ahkam menegaskan pemerintah daerah tetap harus menindaklanjutinya. Sebab, dia berujar, kendaraan tersebut merupakan aset daerah yang tercatat dalam neraca keuangan pemerintah.

"Ini barang milik daerah yang ada catatannya di dalam neraca, sehingga harus kami sikapi," pungkasnya.



(iws/iws)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan









Hide Ads