detikBali

FKUB Indonesia Usulkan UU Kerukunan untuk Jaga Keutuhan NKRI

Terpopuler Koleksi Pilihan

FKUB Indonesia Usulkan UU Kerukunan untuk Jaga Keutuhan NKRI


Simon Selly - detikBali

Foto: Ketum Asosiasi FKUB Indonesia Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet, saat diwawancarai di Hotel Harper Kupang, Rabu (18/11/2026). Foto: Simon Selly/detikBali
Foto: Foto: Ketum Asosiasi FKUB Indonesia Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet, saat diwawancarai di Hotel Harper Kupang, Rabu (18/11/2026). Foto: Simon Selly/detikBali
Kupang -

Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Indonesia, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet, menegaskan Indonesia membutuhkan Undang-Undang (UU) Kerukunan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal itu disampaikan Sukahet seusai Konferensi Nasional (KONAS) IX FKUB Indonesia di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (18/11/2026). Menurutnya, konferensi tersebut berjalan lancar meski persiapannya hanya berlangsung sekitar satu bulan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Acara Konferensi Nasional IX FKUB Indonesia ini sejak awal persiapan yang hanya sekitar satu bulan berjalan dengan lancar dan sangat baik," ujar Sukahet, Rabu (18/11/2026) di Kupang.

Dia mengatakan musyawarah dalam KONAS IX FKUB Indonesia berlangsung dengan baik. Meski terdapat dinamika selama pembahasan, seluruh peserta tetap mengedepankan etika tanpa mengurangi substansi materi yang dibicarakan.

ADVERTISEMENT

"Musyawarah benar-benar diwujudkan, di sinilah menjadi contoh dinamikanya tetapi berjalan dengan baik dan beretika, tanpa mengurangi esensi dari materi yang dibicarakan," kata Sukahet.

Dari konferensi tersebut, FKUB menghasilkan sejumlah rekomendasi. Salah satu poin utamanya adalah menjaga keutuhan NKRI melalui kebersamaan dan kerukunan antarumat beragama.

Menurut Sukahet, kerukunan harus menjadi prioritas seluruh komponen bangsa, terutama pemerintah. Upaya tersebut dinilai membutuhkan dukungan regulasi yang lebih kuat agar gerakan menjaga kerukunan dapat berjalan dari tingkat pusat hingga daerah.

"Rekomendasi sangat baik dan nanti akan kita rumuskan, yang penting rekomendasinya itu NKRI ini mesti dipertahankan dan harus bisa membangun dengan baik dari masa kebersamaan, kerukunan pun harus dipertahankan," jelasnya.

Dia menilai FKUB membutuhkan peningkatan kekuatan hukum atau peraturan perundang-undangan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan misi kerukunan.

"Untuk menguatkan kerja, gerakan misi-misi kerukunan baik oleh pemerintah pusat hingga daerah itu memang kita membutuhkan peningkatan kekuatan hukum atau perundang-undangan dari FKUB itu sendiri," tegasnya.

Sukahet mengatakan rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada pemerintah bersama kementerian terkait. Dia berharap regulasi yang mengatur kerukunan dapat segera ditingkatkan, setidaknya melalui Peraturan Presiden (Perpres), sebelum nantinya dibahas menjadi undang-undang.

"Kita rekomendasikan supaya ditingkatkan segera paling tidak menjadi peraturan presiden dan sebenarnya, NKRI ini membutuhkan Undang-Undang Kerukunan," jelasnya.

Menurutnya, UU Kerukunan nantinya dapat mengatur berbagai aspek kerukunan secara komprehensif dengan landasan hukum yang jelas. Regulasi tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh komponen bangsa dalam menjaga persatuan.

"Itu kewajiban kita semuanya untuk menjaga negara, sesuai Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila yang menaungi kita semua dan agama kita di Indonesia," tegas Suhaket.

Dia berharap penguatan regulasi kerukunan tidak berhenti pada penerbitan Perpres, tetapi dapat berlanjut hingga menjadi undang-undang.

"Kita berharap, boleh saat ini menjadi peraturan presiden. Tapi kemudian harus dibahas dan ditingkatkan menjadi Undang-Undang. Itu sangat bagus, dan itu akan meyakinkan bahwa NKRI akan terus terjaga dan dari kerukunan yang terjaga, maka presiden dan kita semua bisa membangun Indonesia lebih bagus lagi kedepannya," pungkasnya.



(nor/nor)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan









Hide Ads