.webp)
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) meluncurkan Executive Dashboard untuk memperkuat platform NTB Satu Data. Pengembangan sistem integrasi data ini mendapat dukungan Pemerintah Australia melalui program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan (SKALA).
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan NTB Satu Data telah dikembangkan selama dua tahun terakhir bersama pemerintah Australia. Kini, lebih dari 500 item data daerah telah terintegrasi dengan pemerintah pusat dan terhubung langsung dengan 10 kementerian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Alhamdulillah, barusan kami sudah meluncurkan dashboard eksekutif untuk NTB Satu Data. Ada 500 lebih item data yang sudah terintegrasi dengan pusat dan juga ada 10 kementerian yang sudah langsung terhubung saat ini dengan NTB Satu Data," ujar Iqbal di kantor Gubernur, Mataram, Selasa (3/11/2026).
Iqbal mengatakan, NTB Satu Data ini menjadi rumah data yang paling lengkap di antara semua provinsi yang ada di Indonesia. Dalam penilaian Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), NTB berhasil meraih peringkat tertinggi dalam hal keterhubungan data. Bahkan, Iqbal berujar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara khusus datang ke Bumi Gora untuk melakukan studi banding terkait NTB Satu Data.
"Kita 5 terbaik nasional, NTB yang terbaik satu datanya. KPK dua hari lalu baru datang ke sini untuk studi banding mengenai penyusunan Satu Data ini, tata kelola Satu Data ini," kata Iqbal.
Menurutnya, dashboard eksekutif NTB Satu Data ini diakui Iqbal sangat membantu efisiensi kepemimpinannya dalam merumuskan kebijakan berbasis data. Dashboard eksekutif ini bakal menyediakan summary dari data-data sebagai bahan pembuatan keputusan.
"Sehingga hidup saya dan Bu Wagub sekarang lebih mudah, karena tinggal narik data sudah bisa melihat profil kemiskinan, desa berdaya sudah sampai mana, berapa yang sudah ditransfer, berapa yang sudah berprogres, hingga kesehatan, apa penyakit yang paling banyak terjadi sudah mulai bisa kita kelola," paparnya.
Meski persoalan data merupakan isu akut di tingkat nasional, Iqbal menjelaskan bahwa langkah Pemprov NTB saat ini masih berfokus pada pengumpulan dan integrasi data, yang kemudian berjalan beriringan dengan proses verifikasi lapangan serta peningkatan akurasi dan keamanan data.
"Di level akurasi data ini, misalnya kami sudah mulai melakukan verifikasi data untuk di Desa Berdaya. Dari 40 desa di tahun 2026, dari 7.500 sekian yang masuk data miskin, setelah kita verifikasi turun menjadi 6.200 sekian untuk jumlah yang masuk desil 1 dan desil 2," ungkapnya.
Ke depan, pengembangan NTB Satu Data, beber dia, ditargetkan merambah ke ranah data science dan analisis mendalam. Atas kemajuan tersebut, Iqbal mengapresiasi kontribusi signifikan dari Pemerintah Australia melalui program SKALA.
"Ini kami kembangkan selama dua tahun terakhir ini dengan dukungan yang sangat kuat dari SKALA, program pemerintah Australia. Ini dukungan yang sangat luar biasa dalam membangun metadata-nya, kemudian parameter-parameternya sampai menjadi seperti sekarang ini," tuturnya.
Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengapresiasi langkah progresif Pemprov NTB dalam mengedepankan pengambilan keputusan berbasis data yang akurat. Menurutnya, penyediaan data yang reliable dan up to date adalah fondasi utama bagi pemerintah yang ingin menerapkan kebijakan berkualitas.
"Mengenai manfaatnya sistem Executive Dashboard ini. Tentu saja setiap pemerintah yang mau menerapkan kebijakan yang bagus perlu data yang reliable dan up to date," ujar Rod.
Rod menekankan bahwa kemitraan ini berlandaskan pada kedekatan geografis dan hubungan ketetanggaan yang erat antara Australia dan NTB.
"Kami sebagai pemerintah Australia sangat senang bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah NTB ini," katanya.
Ke depan tutur Rod, Australia bakal tetap bekerja sama dengan pemerintah daerah Provinsi NTB karena Australia itu tetangganya NTB.
"Sebagai tetangga yang baik, kami mau memberi dukungan kepada tetangga kami untuk selamanya," tegas Dubes Australia itu.
"Terima kasih banyak kepada Pak Gubernur, Ibu Wagub juga karena beliau mitra yang sangat efektif dan baik untuk pemerintah Australia," tambahnya.
Iqbal mengeklaim NTB memiliki keistimewaan tersendiri dalam kemitraan dengan Negeri Kanguru. Berbagai program prioritas Australia di Indonesia telah menyentuh berbagai persoalan di NTB secara menyeluruh.
"Australia di Indonesia itu punya banyak sekali jenis program. Ada yang untuk literasi, difabel, renewable energy, sustainable development, isu perempuan, pendidikan, dan bencana alam. Dan NTB adalah satu-satunya provinsi yang dapat semuanya. Tidak satu pun tertinggal. Semuanya dapat di NTB," tutup Iqbal.
