.webp)
Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Mataram menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (22/10/2026). Mereka mendesak pemerintah mengevaluasi total berbagai kebijakan dan program prioritas selama dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam orasinya, Ketua BEM Universitas Mataram (Unram) Mavi Adiek Garlosa menyoroti dua program strategis nasional. Yakni, Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mavi menilai pelaksanaan kedua program tersebut harus dievaluasi agar benar-benar berdampak positif bagi rakyat, bukan sebatas mengejar target realisasi anggaran senilai ratusan triliun.
"Dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran harus menjadi momentum evaluasi. Kami ingin memastikan program-program pemerintah benar-benar menjawab persoalan masyarakat. Jangan sampai anggaran besar yang digelontorkan tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan rakyat," tegas cecar Mavi dalam orasinya.
Mavi menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan, alokasi anggaran, hingga dampak riil di lapangan dari program MBG maupun Kopdes Merah Putih. Pemerintah juga didesak untuk lebih terbuka terhadap kritik masyarakat demi perbaikan kebijakan.
Tak hanya menyoal isu nasional, massa aksi juga membawa deretan rapor merah khusus pembangunan di NTB. Mavi menyebut pemerataan infrastruktur dan akses pendidikan inklusif masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemerintah daerah.
"Persoalan di daerah juga tidak boleh diabaikan. Pembangunan infrastruktur harus dirasakan secara merata dan akses pendidikan harus terbuka bagi semua kalangan. Pemerintah perlu memastikan masyarakat di wilayah yang selama ini tertinggal juga mendapatkan perhatian," tambahnya.
Mavi menegaskan aspirasi yang disampaikan tidak boleh sekadar ditampung, tetapi harus diiringi langkah konkret dari pemerintah pusat maupun daerah.
Di hadapan massa aksi, Wakil Ketua DPRD NTB Muzihir berjanji akan meneruskan poin-poin tuntutan mahasiswa terkait kebijakan nasional kepada pemerintah pusat.
"Kami akan sampaikan ke pusat. Namun, kami juga merasakan apa yang mahasiswa rasakan. Jadi tuntutan mahasiswa semua kita akan sampaikan tapi kita akan rapatkan dulu di DPRD agar menjadi bahan evaluasi terhadap program-program yang sedang berjalan," kata politikus PPP NTB itu.
Muzihir juga memastikan akan membawa persoalan daerah yang disuarakan mahasiswa ke meja Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal untuk ditindaklanjuti.
"Untuk persoalan daerah, nanti akan kami sampaikan kepada gubernur. Kami berharap aspirasi ini bisa menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing," pungkasnya.
