.webp)
Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat (NTB) menelan anggaran mencapai Rp 4,6 triliun selama tahun 2026. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu diklaim mampu menekan pengangguran dan mendongkrak roda perekonomian di Bumi Gora.
Kabid Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Perbendaharaan NTB, Adi Widyandana, mengungkapkan peluang kerja terbuka dengan beroperasinya ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di NTB.
Baca juga: 4 SD di Mataram Tolak MBG |
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"MBG ini benar-benar sudah secara analisis berdampak pada perekonomian di NTB. Pertama, menggerakkan para supplier yang ada di sekitar SPPG. Entah itu supplier dari desa, UMKM desa, atau supplier kabupaten selama tidak keluar dari NTB," kata Adi di Mataram, Selasa (20/10/2026).
Adi menjelaskan alokasi anggaran MBG di NTB mencapai Rp 4,6 triliun itu telah termasuk untuk upah tenaga kerja, khususnya di dapur-dapur operasional SPPG. Menurutnya, berbagai posisi diisi oleh tenaga kerja lokal yang mendapatkan upah layak, mulai dari pengurus SPPG hingga relawan pengolah makanan.
Menurut Adi, program MBG juga berpotensi menekan angka kemiskinan lewat perputaran uang di tingkat bawah. Ia mengeklaim misi utama program MBG untuk pemenuhan gizi masyarakat dan penanganan stunting tetap berjalan.
"Bagaimanapun program yang berjalan secara masif pastinya di sana-sini banyak kekurangan. Menurut saya wajar. Yang penting evaluasinya terus dilakukan, pengawalan dari seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah," imbuhnya.
Di sisi lain, Adi menanggapi kekhawatiran terkait potensi lonjakan inflasi akibat masifnya belanja bahan pangan yang disuplai untuk program MBG. Menurutnya, pemicu inflasi mendasar adalah ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan di tengah masyarakat.
"Untuk mengantisipasi hal tersebut, ada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bank Indonesia (BI), dan Pemda setempat untuk memperketat pasokan dan kelancaran distribusi bahan pangan di bawah," ujarnya.
Adi menuturkan pemerintah daerah juga disarankan mengoptimalkan anggaran untuk menggelar Pasar Murah serta Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya menekan inflasi. Termasuk berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk memastikan pasokan beras tercukupi.
"Bulog bisa memasifkan karena gudangnya masih penuh. Selain itu, pastikan distribusi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak panik," pungkas Adi.
(iws/iws)
