.webp)
Sebanyak tiga mantan narapidana mencalonkan diri sebagai kepala desa (kades) dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Salah satunya merupakan mantan narapidana kasus korupsi dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
"Tiga orang calon pernah menjalani pidana," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lombok Barat, Mahnan, Rabu (14/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mahnan mengatakan ketiga eks napi itu mencalonkan diri sebagai bakal calon kades di Kecamatan Kuripan, Lingsar, dan Kediri. Ia menyebut ketiganya telah lolos tahap verifikasi berkas dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pilkades Serentak 2026.
Menurut Mahnan, ketiga bakal calon kades tersebut tetap bisa mengikuti kontestasi karena ancaman pidana atas perkara yang menjerat mereka di bawah lima tahun. "Pasal 24 ayat 1 huruf H ancaman pidananya paling singkat lima tahun. Sementara yang bersangkutan itu ancamannya empat tahun. Sehingga setelah kami mendengar pendapat dan pertimbangan, sepakat bahwa yang bersangkutan berhak mengikuti PilkadesSerentak," jelasnya.
Mahnan enggan membeberkan perkara yang menjerat dua mantan narapidana lainnya. Dia hanya menyebut salah satu bakal calon telah mengumumkan statusnya sebagai mantan narapidana kepada publik melalui media sosial.
"Yang bersangkutan harus mengumumkan ke publik itu harus dibuktikan. Ada salah satu calon itu sudah mengumumkan diri di media," imbuhnya.
Secara keseluruhan, Mahnan berujar, jumlah bakal calon kades yang telah mendaftar Pilkades Serentak di Lombok Barat mencapai 329 orang. Mereka tersebar di 119 desa di Lombok Barat. Dari ratusan bakal calon kades tersebut, sebanyak 58 orang merupakan petahana atau incumbent.
