.webp)
Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke wilayah terdampak gempa bumi Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (9/10/2026). Rombongan komisi yang membidangi urusan infrastruktur hingga perhubungan ini menggelar rapat kerja dengan kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi V, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan kepala daerah terdampak gempa Flores. Rapat dilaksanakan di Labuan Bajo.
Sejumlah hal dibahas termasuk penanganan pascabencana gempa bumi Flores. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan untuk rekonstruksi pascabencana gempa Flores membutuhkan anggaran hingga Rp 1 triliun lebih.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau kementerian PU kami masih membutuhkan dana kurang lebih Rp 1,1 triliun untuk keperluan rekonstruksi pascabencana di NTT yang diharapkan di anggaran perubahan ini bisa dipenuhi," kata Lasarus seusai rapat.
Selain itu penanganan perumahan untuk ribuan terdampak gempa yang masih mengungsi. Rencana pembangunan ruas jalan lintas Utara (pantura) pulau Flores juga dibahas dalam rapat tersebut. Dibutuhkan anggaran hingga Rp 2,5 triliun untuk proyek tersebut. Rencana pembangunan ruas jalan Pantura ini sudah menjadi antensi presiden Prabowo Subianto.
"Terkait pembangunan jalan lintas utara pulau Flores, ini membutuhkan dana kurang lebih Rp 2,5 triliun. Ini juga segera kalau bisa karena ini sudah menjadi komitmen presiden. Kita akan cari skema apakah nanti akan terkait dana SBSN atau nanti menggunakan dana Loan," ujar Lasarus.
"Yang jelas sekarang berada pada tahap studi. Kalau studi sudah selesai segera perkiraan saya fisik 2028 sudah bisa kita kerjakan," lanjut politikus PDI Perjuangan tersebut.
Di sektor perhubungan, Komisi V DPR RI mendorong pengembangan Bandara Internasional Komodo, dermaga untuk kegiatan wisata Pulau Komodo hingga pelabuhan.
"Inilah tujuan kunjungan kerja ke NTT khususnya daerah-daerah yang terdampak gempa beberapa waktu lalu," tandas Lasarus.
