Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 di lingkungan Pemerintah Kota Mataram ditunda hingga 2027. Imbasnya, 200 formasi yang telah diusulkan ke pemerintah pusat berpotensi dirombak kembali, menyesuaikan kebutuhan pegawai dan jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang pensiun tahun depan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Taufik Priyono, membenarkan penundaan rekrutmen CPNS 2026 tersebut.
"Ya, resmi ditunda.Pelaksanaannya tahun 2027 mendatang," kata Taufik saat dikonfirmasi, Jumat (9/10/2026).
Menurut Yoyok, sapaan akrabnya, informasi penundaan rekrutmen CPNS 2026 baru disampaikan secara lisan melalui pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).
"Belum ada surat resminya, tapi sudah disampaikan melalui komentar MenPAN-RB," terangnya.
Sebelumnya, Pemkot Mataram telah mengusulkan 200 formasi CPNS kepada pemerintah pusat untuk rekrutmen 2026. Dengan penundaan tersebut, Pemkot Mataram akan kembali berkoordinasi dengan pimpinan daerah untuk membahas usulan formasi itu.
Penyesuaian akan mempertimbangkan kebutuhan pegawai terbaru, termasuk jumlah ASN yang memasuki masa pensiun pada 2027. Namun, keputusan mengenai perubahan jumlah dan komposisi formasi masih menunggu pembahasan bersama pimpinan daerah.
"Kita akan laporkan dulu ke Pak Wali dan Pak Sekda. Apakah formasi lama, yang 200 formasi itu akan disesuaikan lagi dengan jumlah pegawai yang pensiun di 2027, atau seperti. Nanti disepakati," ungkapnya.
Selain formasi, penundaan seleksi juga berdampak pada anggaran yang telah disiapkan Pemkot Mataram. Dana lebih dari Rp 100 juta yang semula dialokasikan untuk rekrutmen CPNS berpeluang dialihkan untuk mendukung kegiatan kepegawaian lainnya.
"Anggarannya sekitar Rp 100 juta sekian. Karena ada kegiatan Diklat PBJ dan kemungkinan untuk kebutuhan pansel. Jadi (mungkin) dialihkan kesana," tandasnya.
Sebagai informasi, Pemkot Mataram memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pegawai pada sektor pelayanan dasar, yakni tenaga pendidik atau guru dan tenaga kesehatan (nakes). Karena itu, alokasi formasi CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lebih banyak diarahkan ke dua sektor tersebut.
Adapun usulan 200 formasi CPNS dan PPPK di lingkungan Pemkot Mataram terdiri atas 80 persen CPNS dan 20 persen PPPK.
Simak Video "Video MenPAN-RB Larang Instansi Rekrut Honorer Lagi: Ancaman Sanksi"
(dpw/dpw)