Menteri LH Targetkan Masalah Sampah di NTB Tuntas Dua Tahun

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Mohammad Jumhur Hidayat menyoroti pola buang tumpuk sampah di Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal itu diungkapkan dalam diskusi bersama Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dengan jajaran bupati/wali kota se-NTB di Bank NTB Syariah.

Jumhur menargetkan persoalan buang tumpuk sampah di NTB harus tuntas dalam kurun waktu dua tahun. Menurutnya, paradigma lama dalam pengelolaan sampah harus segera ditinggalkan oleh masyarakat NTB.

"Pola konvensional seperti kumpul, angkut, buang sudah tidak relevan dan hanya akan memicu masalah baru di tempat pembuangan akhir (TPA). Jadi, zaman sekarang kita harus mulai memilah dari sumbernya. Yang bernilai kita recycle, yang masih bagus bisa di-reuse," kata Jumhur di Mataram, Senin (7/7/2027).

Dia menargetkan pola pemilihan dan pengelolaan sampah di NTB harus segera diterapkan oleh masing-masing daerah. Jika proses pemilihan sampah berjalan, tidak akan lagi menemui masalah TPA bau, busuk, terbakar, atau menghasilkan emisi gas metan.

Untuk mencapai target tersebut, Kementerian LH bersama Pemprov NTB akan merumuskan kiat-kiat khusus untuk mengelola sampah yang disesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Salah satu langkah konkret jangka pendek yang didorong untuk mengatasi masalah sampah di NTB, Jumhur meminta seluruh kepala daerag menerapkan pemilihan sampah organik dan anorganik sejak dari rumah tangga, termasuk optimalisasi penggunaan komposter.

Dia juga meminta kepada seluruh kepala daerah mulai melakukan perubahan signifikan diproyeksikan sudah mulai terlihat dalam waktu 6 bulan hingga satu tahun ke depan.

"Kita target 6 bulan sudah mulai terlihat ya hasilnya," tegasnya.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyambut baik komitmen dan perhatian serius Menteri LH. Menurut Iqbal, Menteri Jumhur sempat langsung kondisi lingkungan di NTB dari udara, termasuk titik-titik krusial penumpukan sampah.

"Kami sempat melakukan hovering beberapa kali dengan helikopter di TPA Kebon Kongok, Lombok Barat untuk melihat langsung isu persampahan di sana. Pak Menteri sudah mencatat hal ini dan berkomitmen membantu kita mencarikan solusi, baik untuk Kebun Kongok maupun lokasi lainnya di NTB," jelas Iqbal.

Selain isu sampah, Iqbal berujar, Menteri LH juga melakukan evaluasi maraknya hutan kritis di Sumbawa serta dampak aktivitas pertambangan terhadap ekosistem laut di sana.

"Jadi kita juga tadi membicarakan soal dampak tambak terhadap lingkungan di daerah Sumbawa. Jadi kita akan sinkronisasi kebijakan nanti soal lingkungan ini," tandas Iqbal.