.webp)
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram masih menghadapi keterbatasan armada pengangkut sampah. Selain jumlahnya belum mencukupi, sebagian kendaraan yang dimiliki juga mengalami kerusakan dan tidak lagi layak digunakan untuk operasional di lapangan.
"Kalau bicara ideal, masih kurang. Tahun depan insyaallah ada penambahan lagi, dari pokir dewan, Insyaallah ada," kata Kepala DLH Kota Mataram, Nizar Denny Cahyadi, saat dikonfirmasi, Selasa (9/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nizar menuturkan, saat ini DLH Mataram hanya memiliki 32 armada pengangkut sampah yang aktif beroperasi. Padahal idealnya jumlah armada pengangkut sampah sekitar 50 unit.
"Sekitar 32 yang bisa jalan, ditambah 1 unit (dari wali kota), jadi 33 armada. Idealnya sekitar 50 unit," ujarnya.
"Suku cadangnya yang rusak, kemudian baknya juga sudah tidak layak. Itu yang perlu kami tambah lagi, untuk penanganan sampah," sambungnya.
Sebagai informasi, DLH Mataram telah mengusulkan penambah armada pengangkut sampah sekitar 5 unit pada tahun ini. Sayangnya, karena keterbatasan fiskal hanya ada penambahan 1 unit armada saja.
Diberitakan sebelumnya, pemangkasan dana TKD dari pusat ke Pemkot mataram bertambah Rp 100 miliar. Walhasil pemangkasan dana TKD yang awalnya sebesar Rp 270 miliar, naik menjadi Rp 370 miliar.
"TKD kita (kembali dipangkas jadi) Rp 370 miliar," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, sebelumnya.
Penambahan pemangkasan dana TKD sebesar Rp 100 miliar kali ini berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Alwan menegaskan Pemkot akan memangkas beberapa rencana belanja seusai dana TKD dipotong kembali.
"Banyak kegiatan (yang akan kami pangkas), prioritas kami yang utama. Misalkan saja, kantor wali kota (baru), pembukaan jalan, dan kegiatan infrastruktur dan rehab," ucap Alwan.
Seperti diketahui, pemerintah pusat menetapkan alokasi transfer keuangan daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp 650 triliun. Anggaran ini turun Rp 269 triliun, dibandingkan APBN 2025 yang mencapai Rp 919 triliun.
(nor/nor)
