Rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) tampaknya masih harus tertahan. Hingga kini, pemerintah pusat belum memberikan kepastian terkait pencabutan moratorium pembentukan provinsi baru.
Anggota Komisi II DPR RI, Fauzan Khalid, mengungkapkan salah satu kendala utama pemerintah pusat belum membuka moratorium DOB untuk PPS ialah persoalan anggaran. Meski begitu, dia memastikan DPR RI tetap mengawal aspirasi pembentukan PPS.
"Jadi kita tahu ya, pemerintah belum membuka moratoriumnya. Harus bersabar. Kami tetap mendorong," ujar Fauzan saat ditemui di Senggigi, Lombok Barat, Senin malam (8/6/2026).
Politikus Partai NasDem itu menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki pertimbangan kuat terkait belum dibukanya keran DOB di seluruh Indonesia.
"Jadi ada hal-hal yang memang menjadi alasan dari pemerintah yang sangat kuat. Sehingga daerah otonomi baru untuk seluruh Indonesia itu belum ada yang diputuskan. Jadi ada banyak lah pertimbangannya," kata mantan Bupati Lombok Barat tersebut.
Fauzan menyebut realisasi PPS masih bergantung pada prioritas pemerintah pusat. Menurutnya, peluang pembentukan PPS tetap ada meski belum bisa dipastikan dalam waktu dekat.
"Jadi masih jauh harapannya? Ya masih, tapi bukan jauh ya, itu kan relatif. Kalau mungkin ukurannya orang menikah ya mungkin bisa jadi jauh kan. Kalau negara ukurannya kan dekat begitu," tegasnya.
Di sisi lain, gelombang demonstrasi yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Sumbawa turut mendapat sorotan. Fauzan meminta masyarakat menyampaikan aspirasi secara elegan dan tidak mengganggu fasilitas publik.
"Kita justru berharap jangan (ada penutupan pelabuhan). Karena pemerintah itu pasti berpikir yang terbaik untuk masyarakat. Ya cuma kan ada persoalan-persoalan yang oleh masyarakat tidak diketahui," papar legislator yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah itu.
Menurut Fauzan, aksi yang mengganggu fasilitas publik justru berpotensi merugikan masyarakat sendiri.
"Kalau itu sudah mengganggu dan merugikan kita sendiri nanti. Ini kan repot," imbuhnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) berencana mengumpulkan seluruh tokoh masyarakat dari Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Langkah itu dilakukan untuk meredam tensi akibat maraknya aksi demonstrasi di Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, dan Kota Bima.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) NTB, Surya Bahari, mengatakan pendekatan persuasif akan dilakukan kepada tokoh lintas pulau guna menjaga kondusivitas daerah.
"Kami tidak hanya akan mengundang tokoh di Pulau Sumbawa, ada Bima, Dompu, Sumbawa dan tokoh-tokoh di Pulau Lombok juga," kata Surya di Kantor Gubernur NTB, Selasa (2/6/2026).
Mantan Sekretaris DPRD NTB itu menambahkan pertemuan akan dijadwalkan setelah situasi di lapangan mulai kondusif. Menurutnya, desakan pembentukan PPS merupakan aspirasi masyarakat, tetapi prosesnya tetap harus mengikuti regulasi pemerintah pusat.
"Pembentukan PPS ini harus sesuai prosedur, sesuai aturan dan sesuai mekanisme. Selama memenuhi syarat, kenapa tidak? Tetapi lagi-lagi pembentukan DOB itu urusan pusat," pungkas Surya.
Simak Video "Video Komisi III DPR Bentuk Panja RUU Polri, Diketuai Habiburokhman"
(dpw/dpw)