Meninggalnya siswa kelas IV Sekolah Dasar (SD) berinisial YBS (10) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyisakan duka mendalam. Pengamat pendidikan NTT, Dr Vincentius Mauk, menilai peristiwa ini harus menjadi momentum refleksi bersama untuk membenahi sistem pendidikan.
Menurut Vincentius, tragedi ini bukan sekadar peristiwa kemanusiaan, melainkan juga alarm keras bagi sistem pendidikan nasional. Terutama soal makna pendidikan gratis yang sesungguhnya.
"Kasus YRB sangat menyentuh hati kita semua. Ini bukan hanya tentang satu anak, tapi tentang sistem yang perlu kita benahi bersama," kata Vincentius kepada detikBali, Rabu (4/2/2026) melalui sambungan telepon.
Menurut dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Timor (Unimor), Kefamenanu, negara sejatinya telah memiliki fondasi kebijakan yang kuat, tetapi masih lemah dalam pelaksanaan di lapangan.
"Pendidikan gratis tidak boleh dimaknai sebatas pembebasan biaya SPP," kata dia.
Ia berpendapat pendidikan gratis harus benar-benar membebaskan anak dari seluruh beban ekonomi yang menghambat proses belajar. "Anak-anak seharusnya tidak dipusingkan dengan persoalan buku, alat tulis, atau seragam. Semua kebutuhan dasar belajar harus dijamin negara," jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa konstitusi telah menjamin pendidikan dasar gratis, yang juga diperkuat dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sejumlah program bantuan lainnya. Namun, persoalan klasik masih muncul pada aspek pemerataan pelaksanaan kebijakan tersebut.
"Namun, persoalan klasik justru terletak pada implementasi yang belum merata, terutama di daerah terpencil," urai dia.
Pendataan Bantuan Sosial Masih Bocor
Vincentius juga menyoroti persoalan pendataan bantuan sosial (bansos) dalam kasus yang terjadi di Ngada. Ia menilai masih adanya keluarga miskin ekstrem yang luput dari bantuan menunjukkan perlunya pembenahan sistem pendataan dan distribusi.
"Programnya ada anggarannya ada. Namun yang perlu diperbaiki adalah mekanisme pendataan agar tidak ada keluarga miskin yang terlewat," katanya.
Ia mendorong pemanfaatan teknologi serta kolaborasi lintas sektor antara sekolah, pemerintah desa atau kelurahan, dan dinas sosial agar bantuan dapat tersalurkan secara tepat sasaran.
Menurut dia, guru dan kepala sekolah harus menjadi garda terdepan karena merekalah yang paling memahami kondisi riil peserta didik.
"Kalau komunikasi sekolah dan pemerintah daerah berjalan baik, bantuan bisa sampai lebih cepat," katanya.
Simak Video "Video Terpopuler Sepekan: Siswa SD Bunuh Diri-Prabowo Dorong 'Gentengisasi'"
(nor/nor)