.webp)
Pemerintah Kota (Pemkot) Bima menunda penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Daerah untuk 1.200 warga lanjut usia (lansia) dan penyandang disablitas pada 2025. Program bantuan uang tunai Rp 300 ribu untuk para lansia dan difabel itu akan direalisasikan pada 2026.
"Betul, penyaluran PKH Daerah ditunda tahun ini," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bima, Lalu Sukarsana kepada detikBali, Selasa (11/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sukarsana menjelaskan PKH Daerah tak bisa disalurkan pada 2025 lantaran menghadapi kendala teknis terkait data penerima manfaat yang belum rampung. Menurut dia, Pemkot Bima sudah berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait hal itu.
Sesuai aturan, dia berujar, data penerima manfaat PKH Daerah harus lebih dulu dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). "Data penerima manfaat harus di-entry ke dalam SIPD dulu secara by name by address (BNBA). Itu hasil evaluasi TAPD Provinsi NTB," imbuhnya.
Sukarsana menegaskan Pemkot Bima berkomitmen untuk menyelesaikan validasi data penerima manfaat bantuan tersebut secepatnya. Dia berharap proses penyaluran bantuan sosial (bansos) ini dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan transparan pada tahun depan.
"Rencananya akan disalurkan pada 2026. Anggarannya juga sudah ada," ujarnya.
Diketahui, PKH Daerah adalah salah satu program prioritas yang dijanjikan oleh pasangan Wali Kota-Wakil Wali Kota Bima, A Rahman-Feri Sofiyan, yang resmi dilantik pada Februari lalu. Bansos tersebut menyasar ribuan warga lansia dan penyandang difabel di Kota Bima.
"Tercatat ada 1.200 penerima manfaat dari program PKH Daerah ini. Mereka adalah lansia dan penyandang disabilitas yang belum tercover penerima bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos)," imbuhnya.
Wali Kota Bima, A Rahman (Aji Man), setali tiga uang. Ia menjelaskan penyaluran PKH Daerah semula dijadwalkan pada Oktober 2025. Ia berjanji program prioritas itu akan disalurkan pada 2026.
"Tahun ini ditunda. Dipastikan PKH Daerah akan dilaksanakan pada 2026," tutur Aji Man.
Aji Man mengakui penundaan penyaluran dilakukan lantaran terkendala BNBA penerima manfaat. Ia memastikan anggaran untuk program prioritas itu sudah disiapkan dan segera disalurkan setelah verifikasi maupun validasi data penerima rampung.
"Anggaran untuk program ini sudah dikunci dalam APBD dan tidak akan dialihkan ke pos lain. Kami siapkan dan akan tetap disalurkan tahun depan," pungkasnya.
Simak Video "Video: Pelajar di Lombok Ditemukan Tewas Usai Terseret Air Bah "
[Gambas:Video 20detik]
(iws/iws)
