Kasus HIV/AIDS di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), tercatat mencapai 2.539 kasus. Angka ini mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang.
Wali Kota Kupang, Christian Widodo, mengatakan pemerintah terus berkomitmen menekan angka kasus HIV/AIDS dengan memperluas sosialisasi tentang bahaya penyakit tersebut.
"Kita berjuang bersama agar ini bisa turun. Saya sudah minta KPAD untuk serius urus ini. Mereka harus sosialisasi ke panti pijat, sekolah, tempat hiburan malam dan bersama tokoh agama untuk terus sosialisasikan terus agar bisa menekan kasus ini," tegas Christian Widodo, Senin (20/10/2025).
Christian menjelaskan, pihaknya telah menginstruksikan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kota Kupang untuk mengintegrasikan program penanganan HIV/AIDS dengan kegiatan dinas lain seperti DP3A, Posyandu, dan PKK.
Politikus PSI itu juga mendorong agar materi edukasi singkat mengenai HIV/AIDS disisipkan dalam setiap kegiatan pemerintah, termasuk pembinaan rohani dan kegiatan Oikumene bagi ASN.
"Kami juga akan sisipkan ini untuk para ASN agar mereka bisa mengingatkan keluarga mereka di rumah dan bapak/mama di rumah agar bagaimana dapat saling memantau anak maupun keluarga agar tidak terjangkit, kita harusnya saling mengingatkan," ujarnya.
Selain penanganan HIV/AIDS, Christian menegaskan akan menertibkan penggunaan aplikasi MiChat yang kerap disalahgunakan sebagai sarana prostitusi online.
"Soal aplikasi MiChat itu juga harus ditertipkan juga. Penegakkannya juga harus jalan, saya dapat info banyak kost-kostan yang menjadi tempat tidak benar itu nanti tugasnya RT untuk melaporkan itu," tegasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Kupang, Richard Odja, menyatakan keprihatinannya terhadap tingginya angka kasus HIV/AIDS di kota tersebut.
"Kami juga prihatin dengan data yang ada dari DP3A ini umur mereka masih muda. Peran keluarga maupun masyarakat juga harus aktif mendukung pemerintah untuk mengatasi persoalan ini," kata Richard.
Politikus Gerindra itu menilai, penanganan HIV/AIDS tak bisa hanya mengandalkan pemerintah, melainkan perlu kerja kolaboratif dari semua pihak.
"Tentunya saat ini pemerintah sudah bekerja, namun kalau hanya harap pemerintah saja susah, karena terbatas. Untuk itu mari kita sama-sama untuk kontrol bersama masyarakat, bila ada yang mencurigakan atau ada yang kumpul pak RT harus cek," ujarnya.
Simak Video "Menikmati Kulineran di Jalan Garuda, Kupang"
(dpw/dpw)