.webp)
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, meminta pemerintah daerah (pemda) aktif menyampaikan kendala terkait pemangksan Dana Transfer ke Daerah (TKD) 2026 ke pemerintah pusat. Ia menegaskan, pelayanan publik tak boleh terganggu akibat kebijakan tersebut.
"Kami juga memastikan standar pelayanan minimal itu tak boleh terganggu. Jadi silakan kepala daerah menyampaikan ke pusat sekiranya penyesuaian ini mengganggu standar pelayanan minimum di daerah," kata Bima Arya di Kantor Gubernur NTT, Selasa (14/10/2025).
Bima menjelaskan, pemerintah akan memastikan APBD 2026 disusun efisien. Dirjen Keuangan Daerah ditugaskan untuk menelusuri seluruh pos anggaran, terutama dana hibah, biaya perjalanan dinas, hingga seremoni.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami mengapresiasi daerah yang sudah berhemat hingga ratusan miliar dari efisiensi ini," ujarnya.
Ia juga menekankan agar program infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan masyarakat menjadi prioritas 2026. Kemendagri, kata dia, siap memfasilitasi koordinasi pemda dengan kementerian/lembaga pusat agar program strategis di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan bisa langsung dikucurkan ke daerah.
Selain soal TKD, Bima meluncurkan Portal Satu Data Provinsi NTT (Sasando) yang dirancang untuk menyatukan data lintas instansi di daerah.
"Yang saya titipkan adalah bagaimana pemerintah memastikan datanya valid, terintegrasi, dan terus dimutakhirkan," ujarnya.
Bima mengapresiasi kerja sama Pemprov NTT dan Kedutaan Besar Australia dalam pengembangan portal tersebut.
Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyebut masih ada pembenahan yang perlu dilakukan agar portal Sasando lebih optimal.
"Launching ini sudah dilakukan dengan baik, dan ada beberapa catatan terkait optimalisasi portal ini. Kami pastikan kualitas datanya akan kami jaga," kata Melki.
Ia menambahkan, Pemprov NTT akan menganalisis dan mengumpulkan data dari seluruh OPD agar kebijakan daerah lebih tepat sasaran.
(dpw/dpw)
