.webp)
Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda memastikan tidak ada kenaikan tunjangan apa pun untuk seluruh pimpinan dan 61 anggota DPRD NTB periode 2024-2029. Hal itu ditegaskan merespons aksi demonstrasi yang berujung pembakaran gedung DPRD NTB, Sabtu (30/8/2025).
"Tidak ada, tidak ada berbicara soal itu, apa yang kami terima sudah cukup ya," kata Isvie ditemui di kantor Gubernur NTB, Selasa (2/9/2025).
Menurut Isvie, menaikkan tunjangan di tengah maraknya penderitaan masyarakat merupakan tindakan yang tidak beradab. Seluruh anggota DPRD NTB harus memahami kondisi rakyat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita harus pahami suasana penderitaan rakyat kita harus ikut merasakan, kita tidak perlu bicara masalah tunjangan," tegasnya.
Di sisi lain, DPRD NTB juga akan meminta pemerintah agar tidak menaikkan pajak daerah yang dinilai bisa makin membebani masyarakat. Pemikiran untuk menjaga stabilitas ini harus dipikirkan bersama eksekutif.
"Saya kira ini menjadi pemikiran kita perlu duduk bersama dengan eksekutif bagaimana cara meningkatkan pendapatan di luar sektor pajak," ujar politikus Partai Golongan Karya ini.
Isvie mengatakan aksi berujung pembakaran dan penjarahan gedung DPRD NTB oleh sekelompok massa pada Sabtu sangat berbeda dengan demonstrasi sebelumnya. Dalam peristiwa itu tidak boleh ada pihak yang saling menyalahkan.
"Saya kira kemarin itu kondisinya sangat berbeda tidak boleh kita saling salahkan, ini kejadian yang tidak kita inginkan. Dan saya kira semua sudah melakukan tugasnya dengan baik termasuk aparat melaksanakan tugasnya, tapi ini diluar kemampuan untuk mengelak kejadian itu," tegasnya.
Isvie juga belum bisa mengkalkulasi berapa total kerugian imbas dua gedung sekretariat dan gedung utama DPRD dibakar dan dijarah massa. Penghitungan kerugian pembakaran gedung itu akan diurus stakeholder lain.
"Masalah kerugian belum pernah berfpkir soal kerugian, yang penting kerja kerja DPRD berjalan, yang kami pikir bagaimana kami menjalankan tugas-tugas, tidak berpikir masalah kerugian. Kerugian itu urusan aparat yang lain yang urus," tegas dia.
Selain itu, menurut Isvie, DPRD juga tidak berwenang untuk menelusuri pelaku penjarahan. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada polisi.
"Itu bukan kewenangan kami. Barang yang hilang saya belum tahu ya karena belum ada pemberitahuan resmi dari sekretariat, bagi saya bagaimana kerja DPRD tetap berjalan saja," tandasnya.
(hsa/hsa)
