.webp)
Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menyiapkan program strategis untuk memperkuat pembangunan kawasan transmigrasi di Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB). Pada program itu, Kementrans mengirim sebanyak 2.000 peneliti yang tergabung dalam Tim Ekspedisi Patriot untuk mengembangkan kawasan transmigrasi.
Menteri Transmigrasi (Mentrans) M. Iftihan Sulaiman menegaskan bahwa kementerian yang baru terbentuk ini tengah fokus pada sinkronisasi dan penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah agar program transmigrasi bisa berjalan tepat sasaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami berharap koordinasi sinkronisasi yang betul-betul maksimal dari para kepala dinas yang membidangi tentang ketransmigrasian," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) terkait pemantapan program pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi di Mataram, Jumat (29/8/2025).
Salah satu program unggulan adalah Trans Patriot. Pada program ini, Kementrans mengirim 2.000 peneliti untuk mengembangkan kawasan transmigrasi.
"Tahun ini kami memiliki beberapa pilot project, termasuk pengiriman 2.000 peneliti yang tergabung dalam Tim Ekspedisi Patriot untuk mendukung pengembangan kawasan transmigrasi," jelasnya.
Selain program riset, Kementrans juga tengah memetakan prioritas pembangunan di daerah yang memiliki potensi besar tapi menghadapi tantangan pemerataan penduduk.
"Dengan begitu, setiap program yang kami jalankan tidak hanya selesai di atas kertas, tapi bisa memberi dampak nyata," ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan program transmigrasi membutuhkan koordinasi erat dengan pemerintah daerah. Ia memberi perhatian khusus kepada NTB yang dinilai punya posisi strategis dalam pembangunan kawasan transmigrasi.
"Kami berharap koordinasi sinkronisasi yang betul-betul maksimal dari para kepala dinas, termasuk di NTB," tegasnya.
Iftihan juga menyinggung soal anggaran Kementrans yang baru bisa digunakan setelah Juli 2025, seusai mendapatkan persetujuan Komisi V DPR RI. Total anggaran yang diberi mencapai Rp 2,5 triliun dan dikembalikan Rp 77 miliar ke kas negara agar penggunaannya lebih efisien dan akuntabel.
"Waktu yang tersisa itu dengan anggaran yang sedemikian, dihadapkan pada kuantitas SDM Kementerian Transmigrasi yang masih sangat sedikit. Oleh karena itu kami kembalikan kepada negara Rp 77 miliar rupiah," sebutnya.
Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri meminta agar Provinsi NTB tetap menjadi prioritas program transmigrasi. Ia menyebut, pemerataan penduduk antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa selama ini sangat terbantu oleh adanya program transmigrasi.
"Kami semua berharap akan lebih banyak mendengarkan berbagai arahan dan penyampaian Bapak Menteri untuk menjadi bekal kita semua dalam mewujudkan 5T sesuai yang sudah disampaikan tadi," jelasnya.
(nor/nor)
