.webp)
Setelah molor selama 11 tahun, tapal batas wilayah Lombok Tengah dan Lombok Barat akhirnya telah disepakati. Kesepakatan itu ditandatangani kedua bupati di Mataram dan bakal segera disosialisasikan ke masyarakat.
"Alhamdulillah setelah sekian belas tahun akhirnya Bupati Lombok Tengah (Loteng) Lalu Pathul Bahri dan Bupati Lombok Barat (Lobar) Lalu Ahmad Zaini sudah menandatangani kesepakatan tapal batas wilayah ini," kata Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal seusai penandatanganan segmen batas wilayah kedua kabupaten, Kamis (28/8/2025) sore.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kesepakatan ini terutama menyangkut wilayah selatan Lombok, tepatnya di Pantai Nambung, Kecamatan Sekotong, Lobar, dan Pantai Montong Ajan, Kecamatan Praya Barat, Loteng. Dua kawasan yang sejak lama menjadi rebutan kini bisa segera dikembangkan sebagai destinasi wisata dengan kepastian hukum.
"Ada keinginan bersama untuk memastikan pembangunan terutama sektor pariwisata karena ini berdampak di daerah pariwisata, itu ada kepastian hukum investor nantinya," ujar Iqbal.
Dirjen Toponomi dan Batas Daerah pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Raziras Rahmadillah mengatakan penyelesaian batas wilayah yang dilakukan Pemkab Lombok Tengah dan Lombok Barat ini menjadi percontohan penyelesaian batas segmen terbaik di Indonesia.
"Kami harap ini bisa menjadi role model untuk semua daerah. Beginilah contoh pemimpin yang benar-benar ingin bagaimana pelayanan terhadap masyarakat akan menjadi lebih baik," kata Razie sapaannya di Mataram.
Menurut Razie, kunci penyelesaian sengketa batas wilayah ini berada pada komitmen masing-masing kepala daerah. Dengan adanya keputusan tersebut, masyarakat di perbatasan diharapkan bisa terurus lebih baik.
"Karena kalau kepala daerah tidak benar-benar bisa memberi kepastian hukum, nggak akan kerucut semuanya," katanya.
Dia pun meminta kepada kedua bupati untuk segera melakukan sosialisasi tapal batas Lombok Tengah dan Lombok Barat ke masyarakat. Tidak hanya di tingkat kabupaten, tetapi hingga ke camat dan kepala desa juga berperan menyosialisasikan.
(nor/nor)
