.webp)
Puluhan massa Aliansi Pemuda Sasak Bersatu menggeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB). Mereka menuntut transparansi proses pengerjaan dana pokok-pokok pikiran (pokir). Sebab, mereka menilai selama ini banyak anggota dewan menjadi makelar proyek dari dana tersebut.
"Ada makelar pokir yang kami temukan di oknum anggota dewan Lombok Timur, mereka yang punya dana pokir, mereka juga mengerjakan proyek tersebut, dan ini tidak boleh secara aturan," kata Zaini Asyari, Koordinator Umum Aliansi Pemuda Sasak Bersatu, saat ditemui detikBali seusai demonstrasi, Kamis (24/7/2025).
Zaini mengungkapkan modus anggota DPRD Lombok Timur menjadi makelar dana pokir. Caranya, yaitu mengatasnamakan perusahaan keluarga atau teman untuk mengerjakan proyek yang bersumber dari dana aspirasi tersebut. Zaini mengeklaim telah mengantongi nama-nama anggota DPRD tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nama-namanya telah kami kantongi oknum anggota dewan sekaligus kontraktor proyek, bukti-bukti seperti transferan juga sudah ada, tinggal kami laporkan nanti ke kejaksaan," tegas Zaini.
Aliansi Pemuda Sasak Bersatu menuntut ketua DPRD Lombok Timur untuk menindak tegas para anggotanya yang double job sebagai kontraktor dan mengintervensi organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan proyek-proyek yang bersumber dari dana pokir. "Kalau belum ada tindak lanjut dari ketua DPRD, kami akan aksi jilid II sambil proses memasukkan laporan di Kejaksaan," tegas Zaini.
Pantauan detikBali, massa aksi melakukan aksi di depan kantor DPRD Lombok Timur setelah sebelumnya berjalan kaki sembari melakukan orasi bergerak dari Taman Tugu Selong menuju titik aksi mulai pukul 10.00 Wita. Mereka membubarkan diri setelah perwakilan DPRD Lombok Timur menemui massa aksi pukul 11.30 Wita.
(hsa/hsa)
