Program Desa Berdaya Iqbal-Dinda Dorong Semua Bumdes di NTB Aktif Berusaha

Program Desa Berdaya Iqbal-Dinda Dorong Semua Bumdes di NTB Aktif Berusaha

Sui Suadnyana, Ahmad Viqi - detikBali
Jumat, 18 Jul 2025 07:30 WIB
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil NTB, Lalu Hamdi, saat diwawancarai di Mataram, Kamis (17/7/2025). (Ahmad Viqi/detikBali)
Foto: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil NTB, Lalu Hamdi, saat diwawancarai di Mataram, Kamis (17/7/2025). (Ahmad Viqi/detikBali)
Mataram -

Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda), mempunyai Program Desa Berdaya. Program ini akan mendorong desa untuk aktif melaksanakan kegiatan usaha di masing-masing badan usaha milik desa (bumdes).

"Termasuk di dalamnya pengelolaan bumdes maju. Kami targetkan meningkat angka 31 persen setiap tahun," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil NTB, Lalu Hamdi, di Mataram, Kamis (17/7/2025).

Hamdi mengungkapkan hanya 31 dari 1.017 bumdes di NTB yang aktif melakukan usaha. Minimnya usaha bumdes ini disinyalir karena kelemahan sumber daya manusia (SDM) di desa untuk melaksanakan program. "Selain itu, juga terkendala kemampuan mengelola usaha, maka perlu ditingkatkan," terang Hamdi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Salah satu prioritas Program Desa Berdaya adalah meningkatkan Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, program ini menargetkan desa bebas kemiskinan ekstrem serta desa bebas sampah.

Hamdi mengatakan salah satu yang perlu ditingkatkan melalui bumdes dan Koperasi Desa Merah Putih adalah usaha ketahanan pangan. Program ketahanan pangan ini bisa dilakukan di desa-desa yang mengandalkan sektor pertanian.

Hamdi memastikan kegiatan bumdes dan Koperasi Desa Merah Putih tidak saling menjatuhkan. Kedua program ini diharapkan bisa bermutualisme.

"Koperasi desa merah putih dapat juga membuka lapangan kerja. Kami pastikan juga kedua program ini tidak akan tumpang tindih, melainkan akan saling menguntungkan. Karena Bumdes dikelola oleh desa dan koperasi desa dikelola oleh pengurus koperasi dari masyarakat setempat," jelas Hamdi.




(hsa/hsa)

Hide Ads