.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), menghapus alias memutihkan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi warga miskin. Hal tersebut disampaikan Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin.
"Kalau ada SPPT yang dimiliki oleh orang-orang miskin, lebih-lebih miskin ekstrem, miskin biasa, itu tidak usah ditarik. Apalagi Rp 10 ribu, Rp 15 ribu, itu tidak usah ditarik," kata bupati yang akrab disapa Iron tersebut ketika berkunjung ke Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Timur, Rabu (16/7/2025).
Pemkab Lombok Timur telah menerjunkan tim operasi kejar (opjar) pajak untuk memungut piutang PBB senilai Rp 55 miliar di setiap kecamatan hingga pelosok desa. "Saya sudah sampaikan kepada tim opjar supaya tetap semangat bekerja karena ini kan tunggakan, tetapi dengan prinsip keadilan," ucap Iron.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Iron akan mencari cara untuk memberikan kompensasi khusus bagi masyarakat yang benar-benar miskin berdasarkan verifikasi langsung oleh petugas di lapangan.
Kepala Bapenda Lombok Timur, Muksin, membeberkan kinerja tim opjar pajak yang diterjunkan sejak delapan hari lalu. Menurutnya, tim opjar pajak telah mengumpulkan piutang PBB sebesar Rp 491 juta.
"Delapan hari ini perolehannya sudah mencapai Rp 491 juta, hampir Rp 500 juta-lah. Kami pikir dengan perolehan hari ini luar biasa dan fantastis-lah kalau dari tunggakan," beber Muksin.
Bapenda Lombok Timur ditargetkan mengumpulkan PBB Rp 23 miliar pada 2025 dan telah terkumpul sebanyak Rp 10,5 miliar. "Kalau kami didorong untuk mencapai target ini, insyaallah bisa mencapai target. Kami optimistis untuk itu," ucap Muksin.
Menurut Muksin, progres pemungutan pajak terus meningkat setiap hari dengan adanya tim opjar pajak. Muksin juga mengeklaim masyarakat tidak ada yang keberatan, bahkan menyambut dengan baik.
"Kalau didatangi masyarakat ini untuk meminta pajak, apalagi pajak PBB, ini kan pajak kecil. Jadi bagaimana silaturahmi yang baik untuk bersama masyarakat," ujar Muksin.
(hsa/hsa)
