.webp)
Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), berencana membangun hunian sementara (huntara) bagi puluhan warga terdampak banjir bandang. Huntara dibangun bagi korban banjir yang rumahnya bukan di atas lahan pribadi,
"Yang akan kami intervensi adalah warga yang sesuai kriteria, misalkan yang rumahnya hanyut. Kalau tinggal di atas aliran sungai, ndak bisa kami bantu, (tetapi) solusinya bisa kami arahkan ke huntara, nanti kami bangunkan huntara," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Mataram, Lalu Alwan Basri, saat dikonfirmasi, Kamis (10/7/2025).
Camat Cakranegara, Irfan Syafindra Soeratin, mengungkapkan pembangunan huntara akan dilakukan setelah hasil asesmen kerugian masyarakat selesai didata. Asesmen tengah dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Mataram.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nanti dari hasil asesmen itu akan dibangunkan hunian sementara (huntara) dahulu. Tetapi, (kami) lihat dahulu hasil asesmennya. Apakah pembangunan rumah ini bisa dilaksanakan secara menyeluruh," kata Irfan saat seusai rapat di Kantor Wali Kota Mataram.
Sebelum huntara ini dibangun, Irfan menuturkan, Pemkot Mataram akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Pengecekan dilakukan guna memastikan rumah korban banjir dibangun di atas tanah pribadi atau lahan orang lain.
Data Kecamatan Cakranegara, ada 21 rumah masyarakat yang rusak akibat dihantam banjir. Sayangnya, 21 rumah tersebut didirikan di atas tanah orang maupun tanah milik Dinas Sosial (Dinsos) NTB. Rinciannya, sebanyak 13 rumah di Lingkungan Pamotan dan delapan rumah di Lingkungan Karang Jero, Kelurahan Taliwang.
"Sementara solusinya dibuatkan hunian sementara, (tapi) kami tunggu asesmen dulu (sebelum kita bangunkan huntara). Untuk sementara (warga yang rumahnya rusak berat ditampung di kantor bekas kelurahan, Hotel Kayla, dan SDN 24 Cakranegara," beber Irfan.
Sembari menunggu hasil asesmen, Irfan menjelaskan, Pemkot Mataram akan berkoordinasi dengan pemilik lahan. Koordinasi dilakukan guna memastikan lahan boleh dibangunkan huntara atau tidak.
"Jangan sampai kami bangun (huntara) justru menimbulkan konflik, antara pemilik lahan dan penghuninya," tegas Irfan.
(hsa/hsa)
