.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan tiga Sekolah Rakyat bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada tahun ini. Ketiga sekolah rakyat itu berada di Lombok Barat dan Lombok Timur.
Kepala Dinas Sosial NTB, Nunung Triningsih, menyampaikan Sekolah Rakyat tahap 1A berlokasi di Sentra Paramita Mataram, Lombok Barat. Sekolah Rakyat pertama ini untuk jenjang sekolah menengah pertama (SMP) dengan jumlah 100 peserta didik.
"Untuk tahap 1A berlokasi di Sentra Paramita dengan total 100 siswa SMP asal Lombok Barat," jelas Nunung dalam keterangannya, Senin (7/7/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara untuk tahap 1B, kegiatan pembelajaran akan berlangsung di gedung eks Akademi Keperawatan (Akper) di Lombok Timur dengan jenjang sekolah menengah atas (SMA). Terdapat 125 siswa yang terbagi dalam lima rombongan belajar (rombel), terdiri dari 65 siswa laki-laki dan 60 perempuan.
"Lokasi ini masih bersifat sementara. Prosesnya sekarang sedang pengusulan SK terkait penetapan peserta," ujar Nunung.
Kemudian, tahap 1C akan digelar secara bersamaan di dua lokasi, yakni di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Lombok Barat dan Balai Latihan Kerja (BLK) Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) di Lombok Timur, khusus untuk jenjang sekolah dasar (SD).
"Rencananya masing-masing 100 siswa, untuk detailnya menunggu penetapan dari Kementerian PU karena ini menyangkut asrama," terang Nunung.
Semua lokasi Sekolah Rakyat tahap 1A-C masih bersifat sementara. Musababnya, nanti akan ditransfer ke sekolah tetap untuk Lombok Barat dan Lombok Timur.
Berbeda dengan tahap pertama, Pemprov NTB telah memiliki lahan untuk program Sekolah Rakyat tahap kedua. Lahan untuk Sekolah Rakyat di Kabupaten Bima berada di Desa Pandai, Kecamatan Woha, telah mendapat persetujuan.
Selain di Kabupaten Bima, Sekolah Rakyat tahap kedua di NTB juga ada di Lombok Timur. Lahannya berada di Desa Kelayu Jorong, Kecamatan Selong. Kemudian, Sekolah Rakyat di Lombok Barat lahannya berada di Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan.
"Hanya lahan yang di Kabupaten Bima yang telah disetujui, selebihnya masih dalam proses," ungkap mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB itu.
Peluncuran sekolah rakyat, Nunung mengatakan, akan dilakukan secara bertahap. Karena, beberapa sekolah masih dalam proses pengerjaan sehingga membutuhkan waktu.
"Rencananya launching Sekolah Rakyat dilakukan pada 14 Juli, tetapi pelaksanaannya tidak serentak karena pengerjaan fasilitas memakan waktu sekitar 45 hari. Ini jelas belum bisa," ujar Nunung.
Prioritaskan Anak Keluarga Miskin
Sekolah Rakyat diprioritaskan untuk anak-anak dari keluarga miskin kategori desil 1 dan 2. Meski begitu, menurut Nunung, peluang keikutsertaan terbuka bagi siswa yang berada di luar kategori tersebut.
"Asalkan dinilai layak berdasarkan hasil pendampingan langsung dari Badan Pusat Statistik bisa saja masuk kategori," ungkap Nunung.
Nunung menegaskan pendamping tetap mempertimbangkan temuan di lapangan. Pendampingan rekrutmen dilakukan oleh Dinas Sosial dan BPS. Sehingga, proses verifikasi kondisi sosial ekonomi calon siswa dilakukan secara menyeluruh dan berbasis temuan lapangan.
"Karena proses perekrutan itu didampingi pendamping PKH, BPS, dan Dinas Sosial yang lebih tahu bagaimana kondisi dilapangan, apakah dia layak dan sebagainya," jelas Nunung.
Setiap kabupaten dan kota di NTB diarahkan untuk memiliki Sekolah Rakyat. Setiap kota juga diharapkan membangun sekolah besutan Presiden Prabowo Subianto itu meski ada tantangan ketersediaan lahan.
"Untuk di kota, mencari lahan 5 hektare itu sulit, jadi belum ada usulan. Namun, akan ada pertimbangan khusus untuk wilayah kota," terang Nunung.
Meski pengadaan lahan menjadi tanggung jawab daerah, pembiayaan operasional Sekolah Rakyat ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat. "Daerah hanya menyediakan lahan saja," ujar Nunung.
Dalam pelaksanaannya, Sekolah Rakyat akan menggunakan kurikulum khusus yang mengedepankan pembangunan karakter (character building), berbasis teknologi. Seluruh siswa akan tinggal di asrama.
"Jadi model pembelajarannya paperless semua. Semua anak juga akan diberikan laptop. Ini peralatan lengkap akan diberikan," ucap Nunung.
Sementara untuk tenaga pengajar, Nunung melanjutkan, akan ada kerja sama dengan Dinas Pendidikan. Sebagian guru merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan didistribusikan langsung dari kementerian.
(hsa/hsa)
