.webp)
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB bakal memanggil Biro Perekonomian Setda NTB setelah bocornya surat mengenai empat pejabat Pemprov NTB mengisi jabatan komisaris nonindependen di empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) jelang pelantikan Gubernur NTB terpilih Lalu Muhamad Iqbal.
Dalam surat yang dilihat detikBali, empat pejabat Pemprov NTB yang mengisi jabatan komisaris empat BUMD NTB, yakni Sekda NTB Lalu Gita Ariadi sebagai komisaris PT Bank NTB Syariah, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan NTB Fathul Gani di PT BPR NTB, Kepala Biro Perekonomian NTB Wirajaya Kusuma di PT Jamkrida NTB Syariah.
Terakhir, Jafung Madya BUMD pada Biro Perekonomian NTB Ahhadi Bohari akan menjadi komisaris di PT Gerbang NTB Emas. Surat itu telah ditandatangani oleh Pj Gubernur NTB Hassanudin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua Komisi III DPRD NTB Sambirang Ahmadi menegaskan segera melakukan rapat koordinasi dengan Biro Perekonomian NTB terkait surat pengisian jabatan komisaris nonindependen oleh 4 pejabat aktif Pemprov NTB yang telah beredar itu.
"Akan dipanggil? Iya rakor saja. Gak ada masalah kok secara regulasi. Hanya soal timing saja yang dipertanyakan," ujar Sambirang kepada detikBali, Rabu (19/2/2025) malam.
Menurut dia, dalam Pasarl 36 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah disebutkan pengangkatan Dewan Komisaris BUMD dapat dilakukan apabila ada kebutuhan yang mendesak untuk mengisinya.
"Saya kira kata, 'anggota dewan komisaris dapat terdiri dari unsur pejabat ASN', dalam PP 54 Pasal 36 itu maksudnya apabila dirasa mendesak, bukan soal aji mumpung," katanya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyoroti waktu pengangkatan empat pejabat ASN tersebut. Sebab, saat ini pemerintah daerah sedang dalam masa transisi peralihan dari Pj Gubernur Hassanudin ke Gubernur NTB Terpilih Lalu Muhamad Iqbal.
Menurut Sambirang, jika ada rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Irjen Kemendagri) untuk menempatkan pejabat aktif di posisi komisaris nonindependen, seharusnya dilakukan jauh-jauh hari sebelum pelantikan gubernur terpilih.
"Kalau sekarang ditempatkan kesannya nggak baik. Yang kami khawatir, jika nanti gubernur terpilih nggak mau bagaimana? Tolonglah, jangan mencuri kesempatan di sisa waktu yang ada ini," cecar Sambirang.
Menurut dia, pengangkatan dan pengisian komisaris BUMD menjadi ranah gubernur terpilih. "Tentu, beliau sudah punya figur terbaik untuk mengisinya," sambungnya.
"Insyaallah, besok kami sudah jadwalkan, kami gelar rapat dengan Biro Perekonomian. Intinya, kami ingin klir semua masalah BUMD Pemprov, termasuk soal PT GNE yang asetnya akan disita oleh bank," tandas Sambirang.
(hsa/iws)
