.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung mengalokasikan Rp 33 miliar untuk membedah 630 rumah warga kurang mampu hingga akhir 2023. Pemkab Badung telah memetakan rumah yang akan diperbaiki tersebut.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Badung Anak Agung Ngurah Bayu Kumara Putra menjelaskan program bedah rumah itu akan berjalan seusai penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2023. Anggaran untuk renovasi rumah sebesar Rp 30 juta per unit dan membangun baru griya Rp 55 juta per unit.
"Spesifikasi rumah yang harus dibedah, antara lain secara struktural tidak memenuhi syarat keamanan, secara kebutuhan ruang sudah tidak mencukupi, dan dari aspek kesehatan juga tidak layak," ungkap Bayu Kumara, Jumat (1/9/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Bayu Kumara, keluarga yang berhak menerima bantuan program tersebut adalah keluarga kurang mampu yang belum punya rumah atau masih menumpang. Bantuan juga diberikan ke penduduk yang punya rumah satu-satunya tapi tidak layak huni.
Calon penerima bantuan, Bayu Kumara melanjutkan, belum pernah mendapat bantuan bedah rumah dari pemerintah atau swasta melalui CSR selama 10 tahun terakhir. Selain itu, mereka yang berpenghasilan rendah, di bawah upah minimum Badung.
Bayu Kumara mengungkapkan program bantuan rumah layak huni untuk warga Badung sempat tertunda selama tiga tahun sejak 2020-2022. Program itu ditiadakan sementara karena terbatasnya anggaran.
Total bantuan bedah dan rehab rumah yang sudah jalan sejak 2017 sebanyak 1.300 unit untuk 625 keluarga. Adapun pada 2018 untuk 150 keluarga dan pada 2019 bagi 565 keluarga.
"Kami berharap semua penduduk Badung tidak lagi ada yang menempati rumah tidak layak huni. Sehingga kebutuhan dasar pangan, sandang, dan papan tuntas tertangani," Bayu Kumara berharap.
(gsp/hsa)
