.webp)
Presiden Joko Widodo mengatakan RSUD Komodo di Labuan Bajo yang disiapkan menjadi rujukan perawatan delegasi dan kepala negara saat KTT ASEAN, sudah dilengkapi dengan peralatan kesehatan (alkes) yang bagus. Namun, persoalannya adalah rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat itu kekurangan dokter spesialis.
Presiden Jokowi datang mengunjungi RSUD Komodo didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, dan Direktur RSUD Komodo Maria Yosephina Melinda Gampar.
"Kalau kami lihat tadi peralatan sudah sangat bagus untuk kanker, serangan jantung, stroke, semuanya ada. Tapi memang problem-nya, masih kekurangan dokter spesialis," kata Jokowi dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (9/5/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan gubernur DKI Jakarta ini meminta Budi Sadikin untuk segera mengatasi masalah kekurangan dokter spesialis tersebut. Dengan adanya dokter spesialis dan alkes yang canggih, pasien di Manggarai Barat tak perlu lagi dirujuk ke luar daerah.
"Ini yang nantinya segera dikejar oleh Kementerian Kesehatan juga oleh RSUD Komodo agar semuanya komplet, sehingga penyakit apapun yang ada di sini tidak usah ke provinsi atau Jakarta. Cukup ditangani di sini," ujarnya.
Ia mengatakan pembangunan RSUD Komodo berserta pengadaan peralatan kesehatannya merupakan bantuan dari Kementerian Kesehatan dengan anggaran lebih dari Rp 200 miliar.
"Ini memang bantuan dari Kementerian Kesehatan. Peralatan, gedungnya, semuanya dari Kementerian Kesehatan, habiskan Rp 220-an miliar. Kemarin kami sudah kejar ini dalam rangka untuk persiapan KTT ASEAN," jelas Jokowi.
Untuk diketahui, salah satu peralatan kesehatan canggih yang ada di RSUD Komodo adalah Cath Lab (Catheterization Laboratory atau layanan kateterisasi jantung). Cath Lab adalah peralatan canggih untuk memberi pertolongan cepat kepada pasien yang mendapat serangan jantung atau stroke.
Sebelumnya, Budi Sadikin mengatakan Cath Lab sangat terbatas di Indonesia. Dari 514 kabupaten/kota, tak sampai 100 daerah memiliki alat kesehatan tersebut.
(efr/gsp)
