.webp)
Isu pencalonan calon presiden dan wakil presiden yang bakal bertarung pada Pemilu tahun 2024 mendatang dengan usulan pasangan Prabowo Subianto bersama Joko Widodo ditanggapi santai oleh Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.
Menurut Hasto isu soal usulan pencalonan pasangan Prabowo-Jokowi sebagai calon capres dan cawapres tahun 2024 itu adalah soal pilihan rakyat Indonesia.
"Soal itu. Nanti rakyat yang menentukan. Namanya wacana boleh-boleh saja. Wacana yang tidak boleh itu saya dengan pak Jokowi. Karena saya tidak menjadi calon presiden," kata Hasto saat ditemui usai mengisi kuliah umum di Ruang Sidang Senat Lantai III, Rektorat Unram, Kamis (15/9/2022) petang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasto memandang wacana pencalonan Presiden Jokowi menjadi calon wakil presiden di 2024 menemani Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto bakal tetap mengikuti dan memperhatikan prinsip kepatutan di tubuh Partai Banteng tersebut.
"Bagaimana Pak Jokowi jadi wakil? Kita akan melihat politik itu. Dan memperhatikan prinsip kepatutan. Tetapi yang paling penting adalah harapan rakyat," kata Hasto.
Menurutnya saat ini yang terpenting dalam melihat kondisi politik pencalonan presiden pada Pemilu 2024 ialah melihat sejauh mana harapan rakyat dengan pilihan calon di tubuh PDIP.
"Kita tangkap dulu harapan rakyat bagaimana. Yang penting bagaimana negara ini maju," kata Hasto.
Menurutnya siapapun yang menjadi pemimpin di Indonesia mestinya mampu menjadi pemimpin yang mampu dan disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia.
"Bagi kami pemilu masih jauh. Saat ini masih fokus (kerja, Red) saja dari pada bicara tentang pasangan-pasangan seperti itu," katanya.
Khusus kader PDIP, saat ini baik yang ada di eksekutif dan legislatif masih fokus membantu rakyat dalam mengatasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Ini pilihan dari PDIP. Menurut saya, (pasangan Prabowo-Jokowi) saya tidak perlu tanggapi dulu. Urusan itu tidak perlu," katanya.
Hasto pun mengatakan urusan Pak Jokowi mau jadi apa nanti setelah lengser dari jabatan Presiden Republik Indonesia tahun 2024 belum dibicarakan oleh PDIP.
"Karena Pak Jokowi adalah presiden RI saat ini kan. Dia bukan wakil Presiden RI," pungkas Hasto.
(hsa/hsa)
