.webp)
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali pada Kamis (23/1/2025). Pigai ingin memantau langsung pelaksanaan program-program pemajuan HAM. Dia juga memberikan arahan kepada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali.
"Saya sangat mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum Bali dalam mewujudkan kabupaten/kota peduli HAM. Ini adalah langkah yang sangat baik dalam upaya kita bersama untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia," ujar Pigai dalam kunjungannya di Kanwil Kemenkum Bali, Denpasar.
Dalam pertemuan yang juga dihadiri Kakanwil Kemenkum Bali Wahyu Eka Putra itu, Pigai membahas berbagai hal. Antara lain, tugas dan fungsi Kanwil Kemenkum di masa transisi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia juga membahas terkait pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM (P5HAM) di wilayah Bali. Menteri HAM memberikan apresiasi atas capaian Kanwil Kemenkumham Bali dalam meraih predikat kabupaten/kota peduli HAM di beberapa daerah di Provinsi Bali.
"Saya sangat mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum Bali dalam mewujudkan kabupaten/kota peduli HAM. Ini adalah langkah yang sangat baik dalam upaya kita bersama untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia," beber mantan anggota Komnas HAM itu.
Menanggapi hal tersebut, Wahyu menyatakan komitmennya untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan lingkungan kerja yang ramah HAM.
"Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan lingkungan kerja yang ramah HAM. Kami juga akan terus melakukan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan Bali sebagai provinsi yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM," tegas Wahyu.
Kunjungan kerja Menteri HAM ini diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi jajaran Kanwil Kemenkum Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu, kunjungan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara lintas kementerian di masa transisi dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang optimal, adil, makmur, dan bermartabat.
(hsa/hsa)
