.webp)
Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT), membantah adanya tindakan kekerasan aparat terhadap warga saat aksi unjuk rasa menolak proyek geotermal di Poco Leok, Kabupaten Manggarai, NTT, Rabu (2/10/2024). Unjuk rasa itu berujung kericuhan.
"Tidak ada kekerasan. Keberadaan Polri di sana (Poco Leok) sifatnya melaksakan pengamanan dalam rangka kamtibmas untuk mencegah terjadinya bentrok antara kelompok masyarakat yang menolak terhadap petugas PLTP, BPN, dan pemda yang tengah melaksanakan tugas pengidentifikasian lahan," beber Kabid Humas Polda NTT, Kombes Ariasandy, Kamis (3/10/2024).
Ariasandy menjelaskan warga yang melakukan aksi penolakan itu bukan pemilik lahan. Menurutnya, pemilik lahan justru mendukung pemerintah untuk tetap melanjutkan proyek tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Ariasandy, ada tiga orang yang diamankan oleh Polres Manggarai. Salah satunya, mengaku sebagai wartawan, tetapi saat dimintai keterangan dia tak bisa menunjukan kartu persnya.
"Setelah di Polres Manggarai akhirnya mereka semuanya dilepaskan. Jadi, tidak ada masalah begitu," jelas Ariasandy.
Diberitakan sebelumnya, aksi unjuk rasa masyarakat adat menolak proyek geotermal di Poco Leok berujung ricuh. JPIC OFM Indonesia mengungkapkan sejumlah warga menjadi korban kekerasan aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP. Petugas menangkap sejumlah warga, termasuk Pemimpin Redaksi (Pemred) Floresa Herry Kabut.
Direktur JPIC OFM Indonesia, Yansianus Fridus Derong, mengatakan sejumlah warga mengalami luka di bagian tubuh. Salah satu warga berinisial PL yang menjadi korban kekerasan aparat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan.
"Bahwa berdasarkan identifikasi sementara, satu orang, atas nama PL mengalami penganiayaan yang serius, dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit," kata Yansianus dalam keterangannya, Rabu malam.
"Beberapa masyarakat juga mengalami penganiayaan ringan dan menimbulkan luka di beberapa bagian tubuh," imbuhnya.
(hsa/gsp)
