Tarif angkutan penyeberangan di Indonesia dinilai masih jauh dari biaya produksi yang harus ditanggung operator kapal. Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP) mencatat tarif saat ini masih kurang 31,81% dari harga pokok produksi (HPP). Kondisi ini dinilai turut menekan kemampuan operator dalam memenuhi biaya operasional hingga standar keselamatan kapal.
Ketua Bidang Usaha dan Pentarifan DPP GAPASDAP, Rakhmatika Ardianto, mengatakan persoalan tarif perlu menjadi perhatian pemerintah, terutama ketika industri penyeberangan mulai menghadapi tuntutan penggunaan teknologi dan energi baru.
Menurut Rakhmatika, penerapan teknologi baru, termasuk penggunaan baterai sebagai sumber tenaga kapal, harus disesuaikan dengan kondisi usaha, karakteristik lintasan, serta kesiapan aspek keselamatan di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penerapan energi terbarukan perlu mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan angkutan penyeberangan kita. Saat ini, pembiayaan untuk memenuhi standar keselamatan saja masih menghadapi tekanan akibat tarif yang belum menutup biaya acuan. Konversi ke tenaga baterai tentu memerlukan investasi tambahan yang harus dihitung dengan cermat," kata Rakhmatika, dilansir dari detikFinance, Sabtu (14/11/2026).
Rakhmatika menjelaskan operator kapal wajib memenuhi ketentuan keselamatan sesuai standar nasional National Cargo Vessel Standard (NCVS) serta ketentuan internasional Safety of Life at Sea (SOLAS). Pemenuhan standar tersebut membutuhkan biaya yang harus diperhitungkan dalam operasional kapal.
Sementara itu, berdasarkan perhitungan yang mengacu pada formulasi tarif dalam Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 66 Tahun 2019, tarif angkutan penyeberangan masih kurang sekitar 31,81% dari HPP.
GAPASDAP juga membandingkan tarif angkutan penyeberangan di Indonesia dengan sejumlah negara lain. Tarif di Indonesia tercatat sekitar Rp 1.033 per mil. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan Thailand yang mencapai Rp 2.984 per mil dan Filipina sebesar Rp 1.995 per mil.
Menurut Rakhmatika, perbandingan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk melihat kecukupan tarif angkutan penyeberangan di Indonesia. Dia meminta pemerintah segera melakukan penyesuaian tarif dengan memperhitungkan kebutuhan setiap lintasan.
"Keselamatan tetap menjadi kewajiban operator. Karena itu, biaya untuk memenuhinya harus mendapat perhatian dalam perhitungan tarif. Pemerintah perlu segera menyesuaikan tarif berdasarkan kebutuhan masing-masing lintas," lanjutnya.
GAPASDAP Soroti Kesiapan Kapal Angkut Mobil Listrik
Selain persoalan tarif, GAPASDAP menyoroti kesiapan kapal dalam mengangkut kendaraan listrik. Jumlah kendaraan listrik di Indonesia terus bertambah, tetapi pengangkutannya melalui transportasi penyeberangan masih menghadapi sejumlah kendala.
Pengangkutan kendaraan listrik membutuhkan kesiapan dalam menangani risiko baterai. Karena itu, ketentuan pengangkutannya perlu diperjelas dan diterapkan secara seragam. Persiapan tersebut mencakup pemeriksaan kendaraan, penempatan muatan, deteksi dini, peralatan penanggulangan kebakaran, hingga kemampuan awak kapal menjalankan prosedur darurat.
Hingga saat ini, operator kapal masih belum berani mengangkut kendaraan listrik. Risiko dinilai semakin besar apabila kapal yang digunakan juga menggunakan tenaga listrik dengan baterai berkapasitas lebih besar.
Biodiesel Jadi Alternatif Transisi Energi Kapal
Di tengah tantangan tersebut, GAPASDAP menilai Indonesia masih memiliki peluang mengembangkan biodiesel sebagai sumber energi alternatif untuk kapal. Program B50 yang telah berjalan menggunakan campuran 50% biodiesel dan 50% solar.
Biodiesel berbasis minyak sawit dinilai dapat meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor solar.
Rakhmatika mengatakan penggunaan biodiesel pada armada kapal bermesin diesel dapat menjadi pilihan transisi energi yang lebih sesuai dengan kondisi usaha saat ini.
"Indonesia mempunyai bahan baku biodiesel yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kemandirian energi. Pilihan ini perlu kita optimalkan secara bertahap dengan pengujian yang memadai. Karena itu, penggunaan energi terbarukan pada kapal dapat terus dikembangkan melalui biodiesel," katanya.