Delapan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Mataram kena suspend mulai hari ini. Sanksi tersebut dijatuhkan Badan Gizi Nasional (BGN) karena delapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) itu tidak tertib dan disiplin dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPDH).
"Iya betul (delapan dapur di-suspend)," kata Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Kota Mataram, M Rizky Prasetyo, saat dikonfirmasi, Senin (2/11/2026).
"Tidak tertib dalam pelaporan LPDH," sambungnya.
Sanksi suspensi terhadap delapan SPPG tersebut tertuang dalam surat nomor 5355/D.TWS/10/2026 tertanggal 29 Oktober 2026 yang ditandatangani Deputi Bidang Pemantauan Pengawasan, Ketut Sumedana.
Rizky merinci 8 SPPG yang disuspend yakni SPPG Kota Mataram Cakranegara Selatan 2, SPPG Kota Mataram Ampenan Selatan, dan SPPG Kota Mataram Cakranegara Selatan 1. Kemudian SPPG Kota Mataram Sandubaya Babakan 3, SPPG Kota Mataram Selaparang Monjok Timur 3, SPPG Mabes Polri 6, SPPG Kota Mataram Selaparang Monjok Timur, serta SPPG Kota Mataram Selaparang Rembiga.
Belum diketahui sampai kapan operasional delapan dapur MBG tersebut dihentikan. Rizky mengatakan keputusan terkait durasi suspensi berada di tangan BGN pusat.
"Untuk hal ini tergantung dari pusat, karena harus diverifikasi lagi oleh tim pusat. Sudah sesuai apa tidak untuk pelaporan LPDH-nya," ungkapnya.
Rizky mengimbau seluruh dapur MBG agar taat administrasi. Menurutnya, ketertiban pelaporan penting karena program tersebut berkaitan dengan penggunaan APBN.
"Kami sendiri mengingatkan untuk taat administrasi, mengingat ini terkait penggunaan APBN. Karena LPDH bukan sekedar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari pertanggungjawaban penggunaan dana program MBG," tandasnya.
Sebelumnya, BGN juga menjatuhkan sanksi suspensi khusus terhadap 6.097 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak tertib dan disiplin dalam menyampaikan LPDH.
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana menjelaskan kebijakan tersebut mengacu pada SE Kepala BGN Nomor 24 Tahun 2026 tentang pelaksanaan hari pelayanan efektif dan pemberian insenstif ketersediaan dan mutu layanan SPPG.
Melalui ketentuan tersebut, setiap SPPG diwajibkan menyusun LPDH dan menyampaikannya melalui portal SIPGN.
Namun, berdasarkan data Kedeputian Penyediaan dan Penyaluran per 28 Oktober 2026, masih terdapat 6.097 SPPG yang belum tertib dan disiplin dalam memenuhi kewajiban pelaporan tersebut.
"Berdasarkan data Kedeputian Penyedian dan Penyaluran, per 28 Oktober terdapat 6.097 SPPG yang tidak menyampaikan LPDH secara tertib dan disiplin. Oleh karena itu, Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan mengeluarkan surat suspend khusus yang mulai diberlakukan pada Senin, 2 November 2026," kata Ketut di Jakarta.
Dari total tersebut, sebanyak 1.801 SPPG berada di wilayah I, 2.616 SPPG di wilayah II, dan 1.680 SPPG di wilayah III.
Simak Video "Video Kepala Bappisus: Asosiasi Pengusaha Dapur MBG Tak Didanai Pemerintah"
(dpw/dpw)