Pertamina mengaku kesulitan menertibkan pengecer BBM subsidi yang bolak-balik mengantre di SPBU wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Alasan ekonomi menjadi kendala karena pengecer mengaku membutuhkan uang hasil penjualan untuk memenuhi kebutuhan hidup hingga membayar cicilan.
Hal itu disampaikan Sales Branch Manager (SBM) Pertamina Wilayah Kupang, Ali Urady, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPRD NTT, Selasa (20/10/2026). Rapat itu membahas kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah wilayah NTT beberapa waktu lalu.
Ali mengatakan pihaknya menemukan praktik pengecer yang berulang kali mengantre BBM saat melakukan pengawasan di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD).
"Kami melihat seorang pengendara bolak-balik mengantre BBM dengan sepeda motor," ujar Ali.
Menurut Ali, penjualan BBM secara eceran di SPBU tidak diperbolehkan. Pertamina juga telah menyampaikan hal itu kepada kepala daerah.
"Apakah boleh eceran dibenarkan oleh Pertamina? Ya, tidak boleh. Kami selalu menyampaikan dengan pimpinan kepala daerah, jikalau mau melarang, silakan," ujar Ali.
Ali mengatakan daerah lain di NTT bisa meniru pemerintah di Pulau Sumba yang menerbitkan surat edaran larangan penjualan BBM subsidi di luar ketentuan.
Namun, penertiban terkendala alasan ekonomi para pengecer.
"Tapi kembali lagi, mereka terkesan untuk tidak mau menghilangkan karena kita berbenturan dengan sosial ekonomi. Alasan mereka inikan, kami cuma seribu rupiah untuk makan," ungkap Ali.
Saat menemukan praktik itu di SPBU Wetubala, SBD, Ali mengaku sempat menanyakan alasan pengecer menjual kembali BBM yang dibeli.
"Pengecer itu beralasan sengaja menjual kembali BBM untuk membayar cicilan kredit di koperasi. Memang dinamika seperti ini agak susah kami hilangkan. Karena kami berbenturan faktor sosial ekonomi," katanya.
Ali mengatakan beberapa daerah membolehkan penjualan BBM eceran, tetapi hanya untuk BBM nonsubsidi agar tidak melanggar aturan penyalahgunaan BBM subsidi.
Ali menyebut kelangkaan BBM di NTT juga dipicu keterlambatan kapal pengangkut dari kilang di Balikpapan, Kalimantan Timur, serta bertambahnya pengguna BBM nonsubsidi yang beralih ke Pertalite.
Meski begitu, ia memastikan stok di Terminal Fuel Reo yang memasok wilayah Flores bagian tengah dan barat masih aman.
Ali juga mengungkapkan usulan penambahan kuota BBM NTT pada 2026 sebesar 5 persen hanya disetujui BPH Migas sebesar 1 persen lebih. Kekurangan kuota itu mencapai sekitar 600 kiloliter.
"Tetap ini menjadi atensi sampai akhir tahun. Mohon kami juga dibantu untuk menambahkan, atau memperjuangkan berkaitan dengan upaya tersebut sampai dengan level Senayan (DPR RI)," jelas dia.
Sementara itu, Sales Area Manager Mahdi Syafar mengatakan NTT mendapat alokasi pembangunan lima titik SPBU Satu Harga. Namun, kuota SPBU tersebut tidak boleh mengambil jatah rutin yang telah dialokasikan.
"Pertamina akan mengelola stok BBM jika kuota yang diberikan pun cukup. Sehingga, dalam keputusan BPH Migas seringkali berubah dari triwulan pertama hingga empat. Sehingga penambahan kuota menjadi sangat penting agar menjaga stok tetap terkendali," jelas Mahdi.
DPRD Minta Pemerintah Bertindak
Sekretaris Komisi IV DPRD NTT, Ana Waha Kolin, mengatakan RDP digelar untuk membahas kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah wilayah NTT.
"Dari penjelasan pihak Pertamina itu terjadi karena kilang minyak yang mau diangkut dari Balikpapan, dengan jarak yang jauh sehingga adanya keterlambatan. Dampak dari itu terjadinya kelangkaan BBM beberapa waktu lalu, tetapi sudah diselesaikan dan kini tidak ada lagi masalah keterbatasan BBM," terang Ana.
Ana mengatakan kelangkaan BBM berdampak langsung terhadap masyarakat. Karena itu, DPRD meminta penjelasan Pertamina, termasuk soal pengecer yang mengambil BBM langsung dari SPBU.
"Sebagai wakil rakyat kami harus berbicara karena berdampak kepada hajat hidup banyak orang. Sedangkan untuk para pengecer dan segala macam yang langsung ambil BBM di SPBU, itu dari teman-teman Pertamina juga menyaksikan itu," tukas dia.
Politikus PKB itu menilai pemerintah daerah perlu bertindak tegas untuk menghentikan praktik tersebut.
"Itu perlu adanya ketegasan dari pemerintah daerah setempat baik itu Gubernur, Bupati dan Wali Kota, untuk menindak pengecer yang mengambil langsung BBM di SPBU. Karena ini, sangat mengganggu masyarakat," tegas Ana.
Simak Video "Pertamina Hadir, Dukung Pemulihan Pascagempa Flores"
(dpw/dpw)