Bank BPD Bali bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memperkuat ekosistem dan hilirisasi sektor pertanian, khususnya komoditas kakao di Bali. Langkah strategis ini mengintegrasikan kemudahan akses pembiayaan, perlindungan risiko usaha, hingga bantuan sarana prasarana bagi para petani dan pelaku usaha kakao.
Hal ini diwujudkan melalui Penandatanganan Kerja Sama (PKS) antara OJK, Bank BPD Bali, PT Jamkrida Bali Mandara, BPJS Ketenagakerjaan, PT Cau Cokelat Internasional selaku offtaker, dan sejumlah kelompok tani di Desa Cau, Kecamatan Marga, Tabanan, Kamis (17/9). Adapun kelompok tani kakao yang dilibatkan dalam kolaborasi tersebut, antara lain Kelompok Tani Bumi Lestari, Kelompok Tani Werdi Bhuana, dan Kelompok Tani Kakao Forestry.
Kepala OJK Provinsi Bali, Parjiman, menegaskan pengembangan ekosistem kakao melalui TPAKD merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi OJK dalam mendukung transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan menuju visi Indonesia Emas 2045. Kolaborasi ini memfasilitasi kerja sama lintas sektor melalui program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) di Kabupaten Tabanan.
"Penandatanganan PKS hari ini adalah bentuk komitmen bersama untuk mendampingi petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi Tabanan," ungkap Parjiman dalam keterangannya, Jumat (18/9/2026).
Parjiman berharap langkah ini mampu menciptakan ekosistem hilirisasi kakao yang tangguh, memperluas akses pasar ekspor, serta meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan para petani daerah. Ke depan, dia berujar, pengembangan ekosistem kakao ini juga akan dilakukan di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai pilot project.
"Kami menyadari tidak bisa bekerja sendirian, sehingga kolaborasi antara sektor jasa keuangan seperti perbankan, Jamkrida, BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, offtaker, dan rekan-rekan petani sangat penting," imbuh Parjiman.
CEO PT Cau Cokelat Internasional, Kadek Surya Prasetya Wiguna, menyampaikan pabrik pengolahannya memiliki kapasitas produksi sekitar 1-2 ton kakao per hari. Dengan kapasitas minimal 1 ton per hari itu, kebutuhan bahan baku pabrik mencapai sekitar 350 ton per tahun.
"Dengan asumsi produktivitas 1 ton per hektare, kami membutuhkan pasokan dari lahan seluas 350 hektare," jelas Surya.
Menurut Surya, kebutuhan bahan baku yang besar tersebut menuntut pihak pabrik untuk menggandeng lebih banyak petani kakao. Terlebih luas lahan yang dikelola setiap petani juga bervariasi.
"Jumlah petani yang perlu kita ajak kerja sama berkisar antara 300 hingga 500 orang, karena kepemilikan lahan petani berbeda-beda-ada yang setengah hektare, bahkan ada yang hanya 20 are," imbuh Surya.
Direktur Kredit Bank BPD Bali, Made Lestara Widiatmika, mengungkapkan Bank BPD Bali mendukung kebutuhan rantai pasok tersebut. Lestara menguraikan BPD Bali secara konsisten menyalurkan pembiayaan pada rantai pasok komoditas kakao, baik kepada petani individual, kelompok tani, maupun perusahaan offtaker. Hingga saat ini, total pembiayaan kakao yang telah disalurkan mencapai Rp 4,525 miliar.
"Penyaluran pembiayaan kakao ini telah berjalan sejak tahun lalu di beberapa wilayah, meliputi Kabupaten Bangli, Buleleng, Tabanan, serta porsi terbesar berada di Jembrana (Negara) yang mencapai Rp2,915 miliar," ujar Lestara, didampingi Kepala Bank BPD Bali Cabang Tabanan I Made Indra Taurisiana serta Kabag Divisi Kredit Ritel dan Konsumer Putu Restawan.
Simak Video "Video Prabowo: Hormati Guru-Jangan Jelekin Orang, Itu Kunci Keberhasilan"
(iws/iws)