Krisis Air Gili Trawangan, Pemprov NTB Minta KKP Turun Tangan

Ahmad Viqi - detikBali
Rabu, 09 Sep 2026 19:56 WIB
Gili Trawangan, Lombok, NTB. (Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)
Mataram -

Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) turun langsung mendampingi proses perizinan PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) dan PDAM Amerta Dayan Gunung. Langkah ini dinilai penting agar krisis air bersih di Gili Trawangan tidak kembali bergantung pada diskresi sementara.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Muslim mengatakan persoalan suplai air di Gili Trawangan harus diselesaikan secara permanen. Menurutnya, penggunaan diskresi hingga tiga kali menunjukkan proses perizinan belum memberikan kepastian.

"Jadi prinsip dasarnya, semua pihak sekarang ini mencari jalan keluar. Berkaitan dengan bagaimana masalah ketersediaan air di Trawangan ini supaya tidak terulang terus," ujar Muslim usai rapat di Kantor Gubernur NTB, Rabu (9/9/2026).

Muslim mengatakan jajaran Forkopimda NTB telah memberikan ruang kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk menerapkan diskresi ketiga. Skema tersebut memungkinkan suplai air PT TCN dengan teknologi Seawater Reverse Osmosis (SWRO) dibuka selama enam bulan sebelum perizinan disetujui pemerintah pusat.

Namun, dia menilai diskresi seharusnya tidak menjadi solusi berulang.

"Diskresi pertama dan kedua masing-masing berlaku selama enam bulan seharusnya sudah cukup untuk menuntaskan proses perizinan. Nah, kita ingin solusi permanen. Nah pertanyaannya, kenapa bisa keluar diskresi ketiga? Kita kembali ke belakang, berarti proses perizinan selama satu tahun seperti apa begitu," cecar Muslim.

Menurutnya, kepastian hukum juga penting untuk menjamin investasi. Karena itu, Pemprov NTB meminta KKP membuka secara jelas hambatan dalam proses perizinan pemanfaatan ruang laut PT TCN dan PDAM.

"Jadi harusnya ada kepastian orang berinvestasi kan. Kalau pakai diskresi ini bukan tidak mungkin akan terulang," katanya.

"Harusnya di mana potensi hambatan orang mengajukan perizinan itu, berikan jawaban yang clear. Apakah metode yang diperbaiki atau proses apa yang diperbaiki? Ini harus ditemukan solusinya, sehingga orang mengajukan izin itu ada kepastian," tegas Muslim.

Simak Video "Video: Krisis Air Sukabumi, Ratusan Warga Bertahan di 'Kobakan'"


(dpw/dpw)
Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Berita Terpopuler

Video

Foto

detikNetwork