.webp)
Jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) di Nusa Tenggara Timur (NTT), Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti solar dan minyak tanah mengalami kelangkaan.
Hal ini mendapat respons dari Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena. Ia menyebut akan segera menyurati Kementerian ESDM untuk mengatasi persoalan tersebut.
"Saya masih minta data lengkapnya, saya juga mau bersurat resmi kepada Dirut Pertamina, Kepala BPH Migas dan kepada Menteru ESDM. Jadi setiap kelangkaan di daerah perlu dilihat data pastinya berapa," terang Melki, Rabu (26/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Melki menyampaikan, berdasarkan informasi yang diterimanya, kelangkaan terjadi karena kapal pengangkut BBM terlambat masuk wilayah NTT.
"Saya tau dari Migas bahwa mereka bilang faktor kapal. Karena kapal terlambat datang, ada juga soal kuota." katanya.
Penjelasan Pertamina
Sebelumnya, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi menjelaskan, Pertamina sebagai badan usaha yang mendapat penugasan pemerintah tetap menjaga ketersediaan energi nasional.
Pertamina Patra Niaga, kata Ahad, berkomitmen menyalurkan BBM subsidi sesuai kuota dan titik layanan penyalur yang telah ditetapkan BPH Migas. Penyaluran BBM untuk Pulau Timor dilakukan melalui dua Fuel Terminal, yakni Tenau dan Atapupu, untuk wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Belu, Malaka, Timor Tengah Selatan, dan Timor Tengah Utara.
"Secara umum, ketersediaan BBM jenis Biosolar di SPBU wilayah Pulau Timor berada dalam kondisi aman dan mencukupi. Apabila terdapat lembaga penyalur yang mengalami kekosongan, hal tersebut disebabkan oleh penyesuaian kuota, karena lembaga tersebut telah menyalurkan BBM melebihi batas yang telah ditetapkan. Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan BBM subsidi tetap tersedia dan dapat dinikmati masyarakat hingga akhir Desember 2025," jelas Ahad.
Ia melanjutkan bahwa penyaluran BBM ke setiap SPBU berdasarkan kuota resmi yang ditetapkan pemerintah.
"Saat ini Pertamina Patra Niaga tengah berkoordinasi dengan Pemerintah dan BPH Migas terkait penambahan kuota Biosolar," katanya.
Hingga Oktober 2025, realisasi penyaluran BBM subsidi Biosolar di Pulau Timor mencapai 45 ribu KL atau sekitar 83 persen dari total kuota tahun 2025.
"Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa stok BBM subsidi di wilayah Pulau Timor, khususnya Biosolar, berada pada tingkat yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," ujarnya.
(dpw/dpw)
