FP2030 Asia-Pacific Focal Point/South-South Learning Workshop 2025 resmi ditutup. Dalam forum internasional itu, Indonesia menyoroti pentingnya perencanaan sebelum memutuskan untuk menikah dan berkeluarga.
"Dengan rasa hormat, saya resmi mengakhiri FP2030 Asia-Pacific Focal Point/South-South Learning Workshop 2025. Semoga topik yang kita bahas berdampak positif bagi tiap anak, tiap keluarga, dan tiap perempuan," kata Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, saat menutup forum FP2030 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Jumat (10/10/2025).
Isyana menjelaskan, sejumlah isu dibahas bersama delegasi dari berbagai negara Asia-Pasifik, seperti Vietnam, Pakistan, India, Nepal, dan Laos. Topik utama mencakup penguatan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang dimulai dari keluarga.
Edukasi dan penyuluhan mengenai reproduksi dan kesehatan masyarakat usia muda turut menjadi perhatian. Forum juga membahas upaya pencegahan kehamilan dini, peningkatan kesehatan reproduksi, serta kesehatan anak dan keluarga.
Menurut Isyana, langkah tersebut penting untuk mencegah pernikahan dan kehamilan yang tidak diinginkan, terutama bagi perempuan yang belum cukup usia.
"Bukan sekadar program kesehatan. Ada target-target yang juga dibahas untuk 2030. Ini adalah strategi investasi jangka panjang kami di Indonesia agar nantinya juga dapat berkontribusi di kancah Asia-Pasifik," ujar Isyana.
Isyana menambahkan, Indonesia juga banyak belajar dari pengalaman negara lain di forum itu. Hasil diskusi akan dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan guna meningkatkan pemerataan kualitas perempuan dan keturunannya.
Dua poin utama yang dibahas adalah pentingnya perencanaan keluarga yang baik dan peningkatan akses layanan kesehatan bagi seluruh perempuan Indonesia. Dengan demikian, kualitas SDM yang ditargetkan pemerintah diharapkan dapat tercapai.
"Program yang ada adalah program holistik dan menyeluruh. Agar SDM masyarakat Indonesia semakin baik ke depannya. Untuk mencapai Indonesia Emas 2045," katanya.
Komitmen Negara-negara FP2030
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, mengatakan ada satu hal yang disepakati dalam forum tersebut, yaitu menjaga kualitas program keluarga berencana di masing-masing negara anggota FP2030 Asia-Pacific.
"Itu komitmen dari negara-negara FP2030 Asia-Pacific. Bagaimana kita tetap menjaga kualitas keluarga berencana," ujar Bonivasius.
Ia menegaskan, program keluarga berencana di Indonesia bukan semata untuk menekan angka kelahiran. Kualitas yang dimaksud adalah kesesuaian jumlah anak dengan kemampuan orang tua, terutama dari sisi ekonomi.
Selain itu, program keluarga berencana juga bertujuan mencegah kehamilan pada perempuan yang belum cukup usia.
"Jadi, KB bukan untuk semua lapisan umur. (Anak) usia 15 tahun hingga 19 tahun seharusnya tidak menikah. Usia 20 tahun hingga 24 tahun seharusnya sekolah dahulu," katanya.
Bonivasius menambahkan, saat ini program KB di Indonesia lebih difokuskan pada peningkatan kualitas penduduk ketimbang jumlah penduduk. Daerah dengan kualitas program KB yang masih rendah akan mendapat pendampingan dari pemerintah.
Simak Video "Video: Mendukbangga Ungkap Tantangan Pengendalian Jumlah Penduduk di RI"
(dpw/dpw)