.webp)
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) berharap penerapan program Keluarga Berencana (KB) dapat berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen. Harapan ini muncul seiring dengan upaya pemerintah memanfaatkan potensi bonus demografi yang tengah berlangsung di Indonesia.
Program KB disebut berperan penting menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk pada tingkat replacement level dengan angka Total Fertility Rate (TFR) 2,1. Upaya ini diharapkan membuka peluang lebih luas bagi kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat.
"Kampung KB itu satu komunitas di tingkat desa di seluruh Indonesia. Yang kita kembangkan agar program keluarga berencana itu tidak hanya sebatas merencanakan jumlah kelahiran, melainkan juga memiliki koneksi dengan upaya pencapaian kesejahteraan keluarga," ujar Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Budi Setiyono, saat membuka Kegiatan FP2030 Asia-Pacific Focal Points/South-South Learning Workshop di Nusa Dua, Rabu (8/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Budi menjelaskan, saat ini jumlah penduduk usia produktif Indonesia mencapai sekitar 196 juta jiwa atau 70 persen dari total populasi. Pemerintah berupaya mengoptimalkan potensi produktivitas kelompok usia produktif dengan memperluas lapangan kerja dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, agar target pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa tercapai pada 2029.
"Sehingga mereka itu bisa produktif, bisa bekerja dan bisa berkontribusi di dalam konteks pajak maupun juga dalam bentuk yang lain," ujarnya.
"Dengan mengakselerasi tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi harapannya nanti di 2029 itu bisa mencapai 8% pertumbuhan ekonomi," tambahnya.
Menurutnya, bonus demografi telah berlangsung sejak 2012 dan diperkirakan berakhir pada 2045, ketika proporsi penduduk usia produktif (15-65 tahun) dan nonproduktif mencapai keseimbangan 50:50 atau memasuki fase aging population.
"Di 2045 itu bisa jadi 50-50 sehingga sudah masuk pada fase aging population nah di dalam masa yang singkat itu kita harus bergerak secara cepat," jelas Budi.
Meski begitu, Budi menilai masih ada tantangan besar, terutama persepsi masyarakat yang masih memandang program KB hanya sebatas pembatasan jumlah anak.
"Banyak orang melihat KB itu semata-mata pembatasan jumlah kelahiran, tetapi sebenarnya KB tidak hanya berkaitan dengan pembatasan jumlah kelahiran melainkan upaya secara terstruktur di tingkat paling kecil, tingkat keluarga satu di tingkat negara untuk menghitung kapasitas dari keluarga atau negara dan menyesuaikan dengan jumlah populasinya," ujarnya.
Ia menambahkan, kesejahteraan keluarga bergantung pada kemampuan ekonomi yang seimbang dengan jumlah anggota keluarga.
"Sehingga ada keseimbangan ada balance antara supply dan demand. Malah kalau supply dan demand ini match, maka tidak terjadi misalnya public service yang buruk atau di bawah standar," katanya.
(dpw/dpw)
