Menkeu Purbaya Beberkan Harga Asli LPG 3 Kg-Pertalite Tanpa Subsidi

Suasana rapat kerja Kementerian Keuangan bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025). Dalam rapat tersebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa Kementerian Keuangan telah melunasi pembayaran subsidi energi tahun anggaran 2024 ke PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga — Foto: Menkeu Purbaya dalam rapat dengan DPR, Selasa (30/9/2025). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Bali -

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan harga asli sejumlah komoditas energi dan non-energi jika tidak disubsidi. Di antaranya, ada LPG 3 kilogram (kg) hingga Pertalite.

"Selama ini pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat melalui pemberian subsidi dan kompensasi baik energi dan non energi," kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9/2025), dikutip dari detikFinance.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Untuk harga solar misalnya, seharusnya mencapai Rp 11.950/liter. Namun, harga jual eceran (HJE) yang dibayar masyarakat hanya Rp 6.800/liter. Artinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung Rp 5.150/liter.

Kemudian, untuk BBM bersubsidi lainnya seperti Pertalite, harga aslinya Rp 11.700/liter. Namun, HJE yang dibayar masyarakat Rp 10.000/liter. "Sehingga APBN harus menanggung Rp 1.700/liter atau 15% melalui kompensasi," beber Purbaya.

Demikian juga untuk minyak tanah yang masih disubsidi pemerintah dengan nilai mencapai Rp 8.650/liter atau setara 78% dari harga aslinya Rp 11.150/liter. Dengan begitu, masyarakat bisa membeli minyak tanah dengan harga Rp 2.500/liter.

Untuk LPG 3 kg, harga aslinya Rp 42.750/tabung. Pemerintah selama ini menanggung Rp 30.000/tabung agar masyarakat bisa membeli LPG 3 kg senilai Rp 12.750.

Listrik rumah tangga 900 VA subsidi juga dibayarkan pemerintah senilai Rp 1.200/kwh atau setara 67% dari harga aslinya Rp 1.800/kwh. Dengan demikian, masyarakat cukup membayar Rp 600/kwh.

Untuk listrik rumah tangga 900 VA Non Subsidi juga sebetulnya masih ditanggung pemerintah senilai Rp 400/kwh atau setara 22% dari harga aslinya yang senilai Rp 1.800/kwh. Dengan demikian harga akhir yang dibayarkan masyarakat ke PLN hanya Rp 1.400/kwh.

Pupuk urea juga harga aslinya ditanggung pemerintah senilai Rp 3.308/kg atau setara 59% dari harga aslinya Rp 5.558/kg. Masyarakat menjadi cukup membayarkan senilai Rp 2.250/kg.

Begitu juga pupuk NPK dari harga asli Rp 10.791/kg, ditanggung APBN Rp 8.491/kg. Dengan demikian masyarakat cukup membayar Rp 2.300/kg.

"Ini adalah bentuk keberpihakan fiskal yang akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan," ucap Purbaya.

Artikel ini sudah tayang di detikFinance, baca selengkapnya di sini!