.webp)
Blockchain dinilai bisa membantu desa adat di Bali dalam mengelola sampah. Teknologi ini disebut mampu menjadi alat pembuktian hingga verifikasi dalam pengelolaan sampah.
Ketua Penyelenggara Bali Blockchain Summit 2025, I Gede Putu Rahman Desyanta, mengatakan blockchain dapat digunakan sebagai sistem sertifikasi dalam pengurusan sampah.
"Mekanisme sekarang itu contoh kita fokusnya ke komersialisasinya. Jadi, komersialisasi terkait dengan bagaimana sampah dikelola, apakah benar sudah dikelola, dan bagaimana mekanisme pengelolaannya? Itu kan ada bukti dan mekanisme verifikasi bukti bisa dengan blockchain. Jadi, seperti sertifikasi dan green certificate," ujarnya di Gedung DNA Denpasar, Sabtu (27/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anta, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa kunci penerapan sistem ini ada pada kesadaran dan komitmen pimpinan desa adat serta masyarakat. Pihaknya juga menjalin kerja sama dengan Malaysia dan Singapura dalam proyek tersebut.
"Teknologi kita punya tapi, keahlian sustainability dan pengelolaan sampah Malaysia dan Singapura lebih kuat. Jadi, kami kerjasama dengan mereka dan kami sebut proyeknya adalah projek Serumpun," ungkapnya.
Proyek Serumpun ini akan diperkenalkan pada Bali Blockchain Summit 2025 yang digelar pada 30-31 Oktober 2025 di Gedung DNA Denpasar. Acara tersebut mengusung tema Blockchain for Protection and Sustainability: Building Digital Trust for a Sustainable Future.
Anta mengatakan forum internasional ini mengajak peserta melihat blockchain bukan hanya sebagai teknologi finansial, melainkan fondasi penting untuk masa depan digital yang aman, transparan, dan berkelanjutan.
"Pembahasan yang unik nanti soal intellectual property karena itu kan bisa dibilang barang dulu. Tapi, terasa baru karena baru orang mengerti kenapa pentingnya intellectual property. Belum lagi nanti globalisasi akan mulai naik," sebutnya.
Selain isu hak kekayaan intelektual, topik lain yang diangkat adalah pengelolaan sampah dengan dukungan blockchain untuk mewujudkan green tourism.
"Yang satu lagi terkait dengan data pribadi. Dari tahun lalu kami bahas tentang data pribadi dan tahun ini katanya Undang-undang PDP (Perlindungan Data Pribadi) sedang mau dirubah lagi. Harapannya ke depan bisa lebih jelas lagi karena itu kan menyangkut kita semua dan ini juga menjadi konsen kami," tuturnya.
Anta berharap Bali Blockchain Summit 2025 menghasilkan peningkatan kesadaran peserta sekaligus melahirkan inisiatif baru. Ia mencontohkan Bali Blockchain Summit 2024 yang berhasil mendorong implementasi blockchain di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ia juga menekankan pentingnya edukasi dan kolaborasi terkait intellectual property, terutama karena Bali merupakan kota internasional.
"Seperti banjir kemarin saja sampai seluruh dunia tahu. Kalau mungkin di daerah lain belum tentu. Inilah kenapa penting banget di Bali yang kita utamakan dulu," bebernya.
(dpw/dpw)
