Gelombang demonstrasi terjadi di Indonesia. Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai Indonesia sudah mengarah pada prakrisis ekonomi jika pemerintah tidak kunjung merespons tuntutan publik, bahkan bisa lebih parah dibandingkan pada 1998.
"Situasi saat ini sudah mengarah ke prakrisis ekonomi jika pemerintah tidak segera merespon tuntutan publik. Bahkan, lebih parah dibanding 1998 karena kurvanya berbentuk huruf L di mana pelemahan terus terjadi di semua sektor dan peluang rebound cukup lama," ujar Bhima, Jumat (29/8/2025) dilansir dari detikFinance.
Bhima menilai pemerintah seharusnya segera membentuk tim independen untuk memenuhi sejumlah tuntutan masyarakat. Pertama, adalah soal reformasi pajak yang dirasa tidak adil karena besarnya beban yang dirasakan kelompok menengah ke bawah.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN), ujar Bhima, seharusnya sudah diturunkan menjadi 8% agar daya beli tidak makin merosot. Bima juga meminta pemerintah untuk segera mendorong pajak kekayaan atau wealth tax dan menutup kebocoran pajak industri ekstraktif, bukan malah mengejar warung eceran.
Kedua, Bhima juga meminta pemerintah untuk membentuk komite remunerasi gaji dan tunjangan pejabat tinggi. Gaji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tidak bayar pajak penghasilan sampai tunjangan yang berlebihan seharusnya dihentikan. Komite remunerasi nantinya diisi pihak independen.
Ketiga, ujar Bima, harus dilakukan reshuffle kabinet, khususnya tim ekonomi yang tidak punya senses of crisis. Keempat, rombak total Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, hentikan efisiensi anggaran daerah, dan pangkas alokasi anggaran pertahanan keamanan.
Simak Video "Video BPS Ungkap Sumber Pertumbuhan Ekonomi RI yang Capai 5,12%"
(iws/iws)