Ekonomi RI Bisa Lebih Parah dari 1998 jika Tuntutan Publik Tak Direspons

Jakarta -

Gelombang demonstrasi terjadi di Indonesia. Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai Indonesia sudah mengarah pada prakrisis ekonomi jika pemerintah tidak kunjung merespons tuntutan publik, bahkan bisa lebih parah dibandingkan pada 1998.

"Situasi saat ini sudah mengarah ke prakrisis ekonomi jika pemerintah tidak segera merespon tuntutan publik. Bahkan, lebih parah dibanding 1998 karena kurvanya berbentuk huruf L di mana pelemahan terus terjadi di semua sektor dan peluang rebound cukup lama," ujar Bhima, Jumat (29/8/2025) dilansir dari detikFinance.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bhima menilai pemerintah seharusnya segera membentuk tim independen untuk memenuhi sejumlah tuntutan masyarakat. Pertama, adalah soal reformasi pajak yang dirasa tidak adil karena besarnya beban yang dirasakan kelompok menengah ke bawah.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), ujar Bhima, seharusnya sudah diturunkan menjadi 8% agar daya beli tidak makin merosot. Bima juga meminta pemerintah untuk segera mendorong pajak kekayaan atau wealth tax dan menutup kebocoran pajak industri ekstraktif, bukan malah mengejar warung eceran.

Kedua, Bhima juga meminta pemerintah untuk membentuk komite remunerasi gaji dan tunjangan pejabat tinggi. Gaji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tidak bayar pajak penghasilan sampai tunjangan yang berlebihan seharusnya dihentikan. Komite remunerasi nantinya diisi pihak independen.

Ketiga, ujar Bima, harus dilakukan reshuffle kabinet, khususnya tim ekonomi yang tidak punya senses of crisis. Keempat, rombak total Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, hentikan efisiensi anggaran daerah, dan pangkas alokasi anggaran pertahanan keamanan.

Ekonomi Indonesia Tergantung Sikap Pemerintah-DPR

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai dampak demonstrasi bagi Jakarta dan Indonesia tergantung dari sikap Pemerintah dan DPR. Jika pemerintah dan DPR arogan, maka kondisinya akan makin memburuk.

"Jika mereka mau mendengar tuntutan rakyat, minta maaf secara tulus, dan berkomitmen memperbaiki hal-hal yang masih kurang secara konkret, maka konflik akan segera menyurut, dan ekonomi tidak terlalu terpengaruh," jelas Wijayanto.

"Tetapi, sebaliknya, jika tetap arogan, gemar memamerkan kekayaan, merasa paling benar, fokus pada program menara gading yang tidak menjawab kebutuhan rakyat, maka disconnect dengan rakyat dan realitas akan tetap lebar, dan kondisi makin buruk," tambah Wijayanto.

Namun, berbeda dengan Bhima, Wijayanto menilai kondisi ini masih jauh dibandingkan krisis 1998. Meski begitu, tetap ada konsekuensi yang berdampak pada perekonomian.

"Saya yakin ini jauh dari level krisis 1998. Kendatipun demikian, akan menimbulkan gangguan yang serius bagi ekonomi," tutur Wijayanto.

Pemerintah dan DPR, tegas Wijayanto, perlu merespons serius dalam meracik kebijakannya. Ia lalu menyinggung soal permainan statistik yang harus dihentikan serta menyarankan reshuffle terhadap sosok-sosok yang dinilai tidak kompeten.

"Mengubah kebijakan terkait tunjangan yang berlebih, menghentikan kebiasaan mempermainkan statistik, mengganti sosok-sosok yang menjadi sumber permasalahan, dan menjadikan kesederhanaan sebagai pola hidup. Saat ini para elite gemar memamerkan harta, disaat kehidupan rakyat sedang tertatih-tatih," ungkap Wijayanto.

Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!