.webp)
Anggota DPRD Bali menyoroti kelangkaan LPG 3 kg yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. DPRD pun menggelar rapat koordinasi membahas permasalahan tersebut.
"Kejadian kelangkaan sudah hampir sering terjadi di masyarakat, hampir tiga bulan ini dan puncaknya saat Agustus antara tanggal 15-17 Agustus kelangkaan ini luar biasa sekali. Sangat susah terutama di Denpasar dan Badung," ujar Ketua Komisi III DPRD Bali Nyoman Suyasa di sela rapat, Senin (25/8/2025).
Menurutnya, LPG merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat, baik rumah tangga maupun pelaku UMKM. Kondisi kelangkaan ini membuat warga kesulitan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bayangkan untuk mencari LPG kalau tidak antre berjam-jam, nyarinya susah juga, kemudian harganya naik. Ini kan miris sekali bagi yang merupakan daerah yang pariwisata, kaya itu kan, ternyata ketersediaan LPG subsidi langka," ucapnya.
Suyasa menyebut dalam rapat tersebut muncul dugaan adanya praktik oplosan yang menjadi salah satu penyebab kelangkaan LPG. Namun, ia menegaskan data itu belum dapat dipastikan.
Menurutnya, jika benar terjadi praktik oplosan, maka perlu ada sanksi tegas.
Menanggapi hal ini, Sales Area Manager Retail Pertamina Bali Endo Eko Satrio menyatakan dugaan oplosan bukan kewenangan pihaknya.
"Kalau masalah pengoplosan kebetulan bukan wilayah kami. Jadi, kami hanya memperkuat di sisi pangkalan saja. Jadi, kami memperkuat dan memastikan pengawasan di pangkalan saja," jelasnya.
Endo menduga kelangkaan LPG 3 kg terjadi karena tingginya serapan di lapangan. Kuota LPG 3 kg di Bali tahun 2025 sebanyak 231.192 metrik ton, dengan realisasi hingga Juli 2025 sebesar 138.842 metrik ton.
Ia menyebut kebutuhan LPG di Denpasar dan Badung cukup tinggi, namun tidak merinci jumlah pastinya.
"Jadi, memang penduduk dengan KTP luar Bali itu juga besar, sedangkan untuk penentuan kuota dari pemerintah daerah infonya mereka menggunakan data penduduk asli Bali untuk dilakukan pengusulan kuota ke pemerintah pusat. Jadi, kemungkinan data-data penduduk yang non-KTP Bali itu tidak terhitung, padahal mereka kan juga hidup dan bekerja di Bali," ujarnya.
Endo menegaskan distribusi LPG 3 kg ke pangkalan berjalan lancar. Pertamina menerapkan sistem pembayaran non-tunai (cashless) di pangkalan yang terhubung dengan sistem MAP.
"Jadi, setiap pengiriman LPG mereka harus input datanya dan untuk penjualannya pun mereka harus diwajibkan melakukan input MAP NIK konsumen, NIK masyarakat. Jadi, semuanya terdata by system," katanya.
(dpw/dpw)
