.webp)
Dalam upaya meningkatkan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra resmi meluncurkan 14 desa digital dan kawasan wisata Binaria-Lovina pada kegiatan High Level Meeting Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, di Lovina Haven Boutique Resort, Rabu (16/7/2025).
Sebanyak 14 desa digital ini menjadi project awal dalam meningkatkan literasi digital di masyarakat. Ke depannya, semua potensi pendapatan dan pengeluaran desa akan dilakukan secara digital.
Adapun, desa digital yang di-launching meliputi Bumdes Swandesi Sawan, Nugraha Tata Samaya Pejarakan, Rahayu Mesari Umeanyar, Giri Amerta Gesing, Giri Mekar Lemukih, Sila Sakti Sejahtera Kayuputih, Bhuana Utama Desa Panji, Mandala Giri Amertha Desa Tajun, Giri Segara Desa Les, Padang Kerta Desa Kekeran, Kencana Sari Amerta Sejahtera Pengelatan, Sari Bhuana Graha Desa Tukad Mungga, Mandala Lestari Banjarasem, dan Sari Nadi Desa Pemuteran. Untuk kawasan wisata dipilih Kawasan Wisata Binaria-Lovina.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sutjidra menyampaikan desa digital melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sangat strategis dalam percepatan dan perluasan digitalisasi daerah untuk transparansi. Selain itu, desa digital juga mencegah terjadinya korupsi serta memberikan kepastian kepada masyarakat untuk membayar pajak yang masuk ke pendapatan daerah.
"Semakin luas keamanan digital di Kabupaten Buleleng, maka masyarakat semakin percaya bahwa pajak yang mereka bayarkan memang betul-betul masuk ke kas/pendapatan daerah untuk pembangunan daerah," ucap Sutjidra.
Dia meminta supaya dilakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat. Ini agar masyarakat memahami salah satu bentuk digitalisasi, yakni metode pembayaran menggunakan QRIS. Sutjidra berharap pendapatan asli daerah (PAD) Buleleng dapat meningkat dengan pemanfaatan digitalisasi.
"Jika seluruh masyarakat melakukan transaksi menggunakan QRIS, kami yakin bisa mengurangi kebocoran penerimaan di Kabupaten Buleleng," ujarnya.
Sementara itu, Advisor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Bali, Indra Gunawan Sutarto, mengatakan pemerintah terus melakukan digitalisasi dan terus mendukung upaya pemerintah melalui kebijakan sistem pembayaran di Indonesia.
"Penguatan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sangat penting, agar program di masing-masing daerah dapat selaras dengan visi dan misi pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045," pungkasnya.
(hsa/hsa)
