DPRD Gianyar menginisiasi rancangan peraturan daerah (ranperda) baru ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar. Raperda itu mengatur tentang akses perlindungan hak paten atau hak kekayaan intelektual (HAKI) untuk pekerja seni budaya hingga pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).
"Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang fasilitas perlindungan kekayaan intelektual adalah salah satu bentuk fungsi pembentukan daerah dari DPRD," kata Wakil Ketua DPRD Gianyar I Ketut Astawa Suyasa dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Suyasa menyebut raperda itu nantinya dapat dijadikan payung hukum bagi Pemkab Gianyar. Setidaknya, dimulai dengan sosialisasi kepada para seniman dan pelaku UMKM tentang pentingnya mendaftarkan paten atas produknya.
Melalui ranperda itu juga, Pemkb Gianyar didorong untuk memfasilitasi proses inventarisasi dan identifikasi potensi kekayaan intelektual daerah. Juga memberikan pendampingan dalam proses pendaftaran atau pencatatan kekayaan intelektual.
"Yang tidak kalah penting mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karya dan kreativitas masyarakat dapat memperoleh pengakuan, memiliki nilai tambah secara ekonomi, meningkatkan daya saing produk lokal, membuka peluang usaha, serta mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan di Gianyar," kata Suyasa.
Suyasa menyebut semua perajin, seniman, pelaku UMKM di tingkat desa dan kelurahan, mendapat kesempatan yang sama untuk mendaftarkan produk atau karyanya. Aspek implementasi, kesiapan kelembagaan, ketersediaan anggaran, serta kemampuan sumber daya manusia sudah diperhitungkan di ranperda itu.
Menurutnya, segala jenis karya seni yang digawangi oleh seniman di Kabupaten Gianyar mempunyai nilai karakteristik yang kuat. Tapi, potensi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pemahaman dan kesadaran yang memadai mengenai pentingnya pelindungan kekayaan intelektual.
"Kami berharap pembahasan rancangan peraturan daerah ini dapat dilakukan secara cermat, komprehensif, dan konstruktif. Libatkan berbagai pihak yang memiliki kompetensi di bidang kekayaan intelektual. Substansi pengaturannya harus diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, agar tumpang tindih kewenangan," katanya.