.webp)
Wakil Bupati (Wabup) Gianyar, Anak Agung Gde Mayun, menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Ruang Sidang Utama Kantor Bupati Gianyar, Jumat (9/10/2026).
Agung Mayun menyampaikan kunjungan ini sangat penting karena menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, serta sinergi antara pemerintah daerah (pemda) dengan DPR.
"Kehadiran Komisi X DPR RI di Kabupaten Gianyar kami maknai bukan hanya sebagai kunjungan kerja, tetapi sebagai momentum untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat," ujar Agung Mayun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar, tutur Agung Mayun, terus mendorong penguatan sektor pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kekayaan seni, tradisi, dan kreativitas masyarakat dinilai menjadi potensi strategis yang perlu dikembangkan agar mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah. Penguatan sektor tersebut juga membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul akademik, memiliki karakter, kreativitas, keterampilan, dan kecintaan terhadap budaya lokal.
Selain menjaga warisan budaya, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif diharapkan mampu membuka peluang lebih luas. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), seniman, generasi muda, desa, serta masyarakat lokal berkesempatan tumbuh dan memperoleh manfaat ekonomi.
"Pemerintah Kabupaten Gianyar terus berupaya membangun kebijakan yang mampu menciptakan keseimbangan antara pelestarian budaya, pengembangan pariwisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," jelas Agung Mayun.
Agung Mayun berharap kunjungan kerja reses ini dapat berjalan dengan baik, menghasilkan berbagai masukan dan rekomendasi yang konstruktif, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Gianyar.
Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, menyampaikan tujuan kegiatan ini guna memperoleh masukan berupa data faktual, informasi, serta berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan terkait sektor-sektor yang menjadi ruang lingkup komisinya.
"Hasil dari pertemuan ini selanjutnya akan menjadi bahan rujukan dalam proses pengambilan keputusan pada rapat-rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama pemerintah di masa sidang berikutnya," jelas Hadrian.
Menurut Hadrian, dalam rangka penguatan fungsi pengawasan, Komisi X DPR juga telah membentuk lima panitia kerja (panja), yaitu Panja Pendidikan 3T dan Daerah Marginal, Panja Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (PTKL), Panja Pelestarian Cagar Budaya (PCB), Panja Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), serta Panja Pelindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya (PPCB).
"Kami berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dan pemangku kepentingan yang hadir dapat memberikan informasi secara komprehensif mengenai kondisi dan kebutuhan aktual di lapangan agar menjadi bahan pertimbangan Komisi X DPR RI dalam proses perumusan kebijakan dan alokasi anggaran bersama pemerintah," harap Hadrian.
