.webp)
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenjah) Dahnil Anzar Simanjuntak berjanji akan memberantas praktik-praktik kartel, mafia, hingga bandit dalam ekosistem haji dan umrah. Dia menyatakan pemerintah berencana menggeser tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah menuju ekosistem yang lebih kompetitif dan transparan.
Hal itu disampaikan dalam forum Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus di Hotel Four Points by Sheraton Bali, Ungasan, Badung, Kamis (24/9/2026). Dalam pemaparannya, Dahnil menyebut pembenahan ekosistem haji dan umrah menjadi salah satu fokus pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dahnil membeberkan setelah mendalami persoalan haji dan umrah selama sekitar dua tahun, dibutuhkan perubahan mendasar dalam tata kelola sektor tersebut.
"Keresahan saya belakangan ini, ekosistem ini dipenuhi dengan praktik para kartel haji dan umrah. Itu yang paling banyak Bapak, Ibu dengarkan," ungkap mantan Ketua PP Muhammadiyah itu.
Dahnil menegaskan akan terus mengulangi apa yang ia temukan itu hingga praktik yang dianggap bermasalah tidak terjadi lagi.
"Banyak praktik mafia, banyak praktik bandit haji serta umrah, itu akan saya ulangi terus-menerus. Sebenci apa pun Bapak, Ibu sekalian, sampai kemudian praktik ini tidak berlaku, tidak hadir," cetus mantan Juru Bicara Prabowo Subianto itu.
Menurutnya, istilah kartel yang digunakan tidak merujuk pada satu pihak saja. Banyak potensi keterhubungan berbagai unsur. Mulai dari birokrasi, pelaku usaha, pembimbing ibadah, hingga pihak luar negeri.
"Kalau namanya kartel itu berarti semuanya terhubung, linked," tambahnya
Selain menyoroti dugaan praktik kartel, Dahnil mengatakan pemerintah ingin melakukan perubahan pola lama dalam ekosistem haji dan umrah.
"Itu yang sedang kami ingin koreksi, ingin kami dekronstuksi. Kita robohkan tradisi lama, kita bangun tradisi baru. Kita robohkan pelaku lama, kita bangun pelaku baru," ujarnya.
Dalam kesempatan ini, ia juga menjelaskan arah kebijakan Kementerian Haji dan Umrah yang dirumuskan dalam tiga target utama. Ketiganya yakni, sukses ritual, sukses ekosistem ekonomi, serta sukses peradaban maupun keadaban.
Namun, setelah melakukan pengawasan selama dua tahun, ia menilai bahwa urutan tersebut perlu ditekankan kembali. Target pertama, memastikan seluruh proses ibadah haji dan umrah berjalan sesuai dengan syariat dan fikih.
"Kita pertama itu ada sukses ritual. Artinya proses ritualisasi penyelenggaraan haji dan umrah itu berjalan dengan baik," tambahnya.
Pemerintah kemudian mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi haji yang sehat dan kompetitif. Selanjutnya, tahap membangun peradaban dan keadaban melalui penyelenggaraan haji dan umrah.
Dahnil berharap forum evaluasi tidak hanya menjadi ruang untuk menyampaikan capaian, dapat menjadi wadah kritik dan otokritik.
"Otokritik. Forum ini harus menjadi otokritik. Evaluasi itu isinya otokritik, terbuka," tuturnya.
Menurutnya, kritik dari pihak yang tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah sekalipun penting untuk didengar.
"Saya mau ketemu para pembenci-pembenci saya. Karena biasanya omongan para pembenci itu penting untuk didengar," tuturnya.
Ke depan, ia menegaskan pemerintah ingin membantu ekosistem haji dan umrah yang mengedepankan kompetisi terbuka, kualitas pelayanan, serta menghindari praktik yang disebutnya sebagai koncoisme, kartelisme, dan sindikasi.
