Kekeringan Rusak 328,78 Hektare Sawah di Bali

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distanpangan) Bali mengungkapkan ada seluas 328,78 hektare lahan sawah yang rusak akibat kekeringan pada musim kemarau 2026. Angka itu berdasarkan rekap laporan kerusakan tanaman akibat kekeringan Provinsi Bali Tahun 2026 yang diperbarui hingga 31 Agustus.

Kepala Distanpangan Bali I Wayan Sunada menjabarkan dari luasan tersebut seluas 288,58 hektare berada pada kategori ringan, 10,25 hektare kategori sedang, 29,95 hektare mengalami puso. Sedangkan, tidak ada lahan sawah yang mengalami kekeringan kategori berat.

"Kami tidak hanya melihat berapa luas lahan yang mengalami kekurangan air, tetapi juga bagaimana kondisi tanaman di lapangan. Karena setiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda, maka penanganannya juga harus disesuaikan dengan umur tanaman, ketersediaan air, kondisi irigasi, dan tingkat dampaknya," ujar Sunada, Jumat (4/9/2026).

Ia menuturkan koordinasi pemerintah, subak, penyuluh, menjadi penting untuk menginformasikan setiap perkembangan kondisi pertanaman agar dapat segera ditindaklanjuti.

"Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama menjaga pertanaman yang masih bisa diselamatkan. Optimalisasi sumber air, pengaturan distribusi air, pompanisasi di lokasi yang memungkinkan, serta pengaturan waktu tanam menjadi bagian dari upaya kita untuk menjaga produktivitas pertanian di tengah kondisi kemarau," jelasnya.

Sunada melanjutkan, Petugas Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) juga terus melakukan pemantauan, pengamatan, pengumpulan laporan, serta pemutakhiran data kondisi pertanaman.

Pengamatan tidak hanya mencakup ketersediaan air, tetapi juga kondisi tanaman, umur tanaman, tingkat kerusakan, luas tanaman yang masih bisa diselamatkan, hingga luasan yang mengalami puso.

"Selain itu, petani juga didorong menggunakan varietas yang sesuai dengan kondisi setempat serta menerapkan budidaya yang lebih efisien dalam penggunaan air," ungkap Sunada.

Distanpangan Bali, kata dia, akan terus melakukan pemutakhiran data sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Data tersebut, menjadi salah satu bahan dalam menentukan prioritas pemantauan dan langkah penanganan bersama pemerintah daerah dan pemangku kebijakan terkait.