Empat fraksi di DPRD Gianyar menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut. Sikap tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-2 DPRD Gianyar bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar, Jumat (3/7/2026).
Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gde Mayun mengatakan seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan umum beserta sejumlah masukan terhadap raperda tersebut.
"Dari keempat fraksi yang menyampaikan pandangannya, semua menyatakan menerima rancangan dan dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025," kata Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gde Mayun dalam keterangannya, Jumat (3/6/2026).
Mayun mengatakan, pandangan, saran, dan masukan strategis terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 sudah disampaikan. Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Perindo menilai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2025 menjadi bagian dari proses evaluasi terhadap kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran. Evaluasi tersebut dinilai penting sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan APBD pada tahun anggaran berikutnya.
Pandangan berikutnya disampaikan Fraksi Partai Golkar. Partai kuning itu berpendapat, setiap rupiah anggaran yang telah dibelanjakan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Di antaranya, manfaat peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gianyar.
"Kami mengapresiasi keberhasilan pemerintah Kabupaten Gianyar memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Keberhasilan itu juga diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan, pelayanan publik, serta manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat," kata anggota fraksi Golkar, i Gusti Ngurah Ariasa.
Setelah Fraksi Golkar, pendapat disampaikan Fraksi Partai Gerindra. Gerindra berpendapat APBD Gianyar telah menunjukan komitmen kuat dalam Belanja Pembangunan dan Sosial, namun masih dominan bersifat input-oriented.
Terakhir, pendapat disampaikan anggota Fraksi Demokrat Bersatu, Anak Agung Oka Kalam. Kalam mengatakan, pelaksanaan APBD merupakan bentuk konkret dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan yang berkelanjutan dan merata.
"Kami berharap agar pemerintah Kabupaten Gianyar tetap memberikan prioritas pada sektor-sektor strategis seperti pemberdayaan UMKM, perlindungan sosial, pelestarian budaya dan lingkungan, serta penguatan reformasi birokrasi," kata Kalam.
Simak Video "Video Daftar Peraih Anugerah Program Ekonomi Terpuji detikBali-Nusra Awards 2026 "
(nor/nor)